Polri dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Atasi Lonjakan Harga Beras Jelang HUT RI ke-80

Polri dan Perum Bulog akan gelar Gerakan Pangan Murah serentak pekan depan, jelang HUT ke-80 RI, untuk stabilkan harga beras di atas HET.

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog bergerak cepat menstabilkan harga beras yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah. Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), kedua institusi akan memulai distribusi beras secara nasional pekan depan.

Langkah ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, serta dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dan jajaran Polda/Polres secara virtual.

“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. Ini menunjukkan perlunya langkah nyata di lapangan,” tegas Komjen Dedi. Ia menekankan pentingnya peran fungsi Binmas Polri untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan bebas penyelewengan.

Bulog menyiapkan 1.514 gudang dengan kapasitas total 3,7 juta ton, serta menawarkan skema “tunda bayar” tujuh hari untuk koperasi mitra seperti Primkoppol. Penyaluran akan dilakukan melalui dua jalur: langsung dari satuan wilayah ke Bulog, atau lewat koperasi mitra seperti Koperasi Merah Putih.

Setiap konsumen hanya dapat membeli maksimal 10 kg, kecuali di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Maluku dan Papua yang diperbolehkan 50 kg. Penjualan kembali beras SPHP oleh pengecer dilarang, dan harga wajib sesuai atau di bawah HET berdasarkan zonasi.

Untuk menjamin akuntabilitas, sistem distribusi akan terdigitalisasi melalui aplikasi Klik SPHP, yang mengintegrasikan proses pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan. Seluruh kegiatan akan dipantau oleh Bhabinkamtibmas, dengan evaluasi harian dilakukan oleh Tim Gabungan yang melibatkan Bulog, Polri, Pemda, dan Badan Pangan Nasional.

Deputi I Bapanas menambahkan, “Pastikan beras yang disalurkan berkualitas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.”
Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim Polri mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar beras tidak jatuh ke tangan ‘pemain besar’.

Masyarakat juga bisa ikut mengawasi melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Bila ditemukan pelanggaran HET atau distribusi oleh mitra tak resmi, Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan mengambil tindakan tegas.