Alsiyus. (ist)

Tokoh Pemuda Kubar Keluhkan Sikap Bupati

KUBAR, Gerbangkaltim.com – Alsiyus salah satu tokoh pemuda Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang juga salah satu pengurus DPD Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) menilai Bupati Kubar, FX Yapan tidak serius membangun wilayahnya.

Penilaian Alsiyus itu terkait beredarnya pernyataan bupati yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intervensi kegiatan proyek di Kubar, pasca kisruh soallelang proyek di Pemkab Kubar.

“Seorang bupati seharusnya peka dengan situasi atau dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintah yang dia pimpin. Yang keliru, yang bermasalah, yang berpotensi merugikan keuangan negara alias merugikan masyarakat harusnya segera diatasi, disikapi dengan tindakan kebijakan tepat,” paparnya.

Dikutip dari rri.co.id bahwa pada Selasa (6/7), lalu terjadi keributan di kantor BP3D Kubar terkait persoalan lelang proyek yang diduga tidak sesuai prosedur. Meski begitu FX Yapan menampik bahwa melalukan intervensi lelang proyek tersebut, lantaran sistem lelang sudah ada aturannya, dan tidak bisa diintervensi.

Alsiyus menerangkan, bahwa untuk membangun Kubar lebih baik, seorang kepala daerah tidak semata–semata melantik pejabat pada dinas atau badan tertentu, tapi perlu mengintervensi kebijakan agar dinas badan itu bekerja dengan maksimal dan benar berorientasi pada kemajuan daerah, baik itu melalui surat edaran maupn melalui perbup, bukan hanya menghabiskan anggaran daerah tiap tahun nilainya triliunan rupiah, tapi pembangunan jalan ditempat.

“Kita khawatir Kubar ini nantinya hanya mengandalkan perusahaan swasta. Contohnya perbaikan jalan Sendawar Raya yang rusak di Kampung Royok itu dana atau bantuan dari pihak perusahaan perkebunan dan jembatan. Belum lagi di Kecamatan Damai. Wajar jika masayarakat mempertanyakan,” ujarnya.

Menurut Alsiyus, banyak yang perlu dipikirkan pemerintah saat ini, selain memikirkan solusi efektif mengatasi persoalan pandemi Covid-19 khusunya di Kubar, pembangunan infrastruktur jalan dan jemabatan.

Sekarang masih bisa saja dimaklumi, karena adanya pemangkasan dari pusat terkait pandemi, tapi setidaknya pembangunan di Kubar tetap jadi prioritas.

Dalam kondisi saat ini bupati dinilai perlu mengambil kebijakan agar pertumbuhan ekonomi. Implikasi pada kebijakan pembangunan itu mutlak diperlukan oleh masyarakat.

“Itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk menyediakannya bagi masyarakat. Karena itu uang rakyat harus kembali untuk kepentingan masyarakat,” tutup Alsiyus. (yul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: