Wakil Wali Kota Balikpapan Harap Pemotongan Dana Bagi Hasil Tak Ganggu Program Prioritas

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, menanggapi kabar adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada sejumlah daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur.

Menurut Bagus, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai besaran pemotongan DBH tersebut. Namun ia berharap kebijakan tersebut tidak memberatkan daerah, khususnya yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan negara.

“Memang ada pemotongan dana bagi hasil, tapi nilainya saya belum tahu persis. Mudah-mudahan semangat kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga,” ujar Bagus saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, seluruh gubernur telah menyampaikan kondisi dan tantangan di daerah masing-masing kepada pemerintah pusat, termasuk dampak potensial dari kebijakan fiskal tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan langkah positif agar pusat memahami persoalan yang dihadapi daerah.

“Mudah-mudahan bisa dikurangi pemotongan dana bagi hasil. Ada beberapa provinsi yang terdampak, tapi yang paling besar itu di empat provinsi penghasil, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua,” jelasnya.

Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tetap berkomitmen menjaga jalannya program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kalaupun ada pemotongan, kita tetap prioritaskan program yang menyentuh rakyat — seperti pendidikan, penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan kesehatan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah melakukan simulasi dan penyusunan skenario fiskal untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk bila pemotongan DBH cukup signifikan.

“Sekarang sedang dihitung oleh TAPD. Kita siapkan beberapa skenario supaya ketika keputusan resmi keluar, kita sudah siap. Jangan sampai kaget,” katanya.

Bagus menutup pernyataannya dengan optimisme, bahwa semangat kolaborasi antara pusat dan daerah tetap menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional.

“Kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali. Yang penting, daerah tidak kehilangan semangat membangun dan tetap fokus pada kepentingan rakyat,” ujarnya.