Wakil Wali Kota Desak IKN Tindaklanjuti Masalah Jalan Tol KM 8

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MT menyoroti lambannya penanganan persoalan Jalan Tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kilometer 8. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari pihak Otorita IKN untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung tuntas tersebut.

Hal ini disampaikan Bagus usai menghadiri agenda pertemuan bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Kota Balikpapan, Senin (29/9/2025).

Ia menilai, kehadiran BAM yang baru dibentuk sekitar sepuluh bulan lalu, seharusnya menjadi momentum strategis untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi warga terdampak pembangunan IKN.

“Saya berharap setelah kegiatan ini, pihak IKN tidak lagi tinggal diam. Sudah saatnya mereka turun langsung dan selesaikan apa yang menjadi keresahan warga di lapangan,” tegas Bagus.

Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah akses Jalan Tol Balikpapan-IKN di KM 8 yang hingga kini masih memicu masalah, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung. Sayangnya, dalam forum tersebut, warga tidak dilibatkan secara langsung.

Menanggapi hal itu, Bagus menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPR RI kepada Pemkot Balikpapan, dan bukan merupakan forum dialog terbuka.

“Surat resmi dari DPR RI kami terima dan kami diminta memfasilitasi. Karena itu, hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan, termasuk dari instansi terkait. Masyarakat memang belum ikut serta dalam forum ini,” jelasnya.

Kendati demikian, Bagus memastikan jalur komunikasi antara Pemkot dan warga tetap terbuka. Pemkot, kata dia, siap menjembatani dialog antara masyarakat terdampak, Otorita IKN, serta pemerintah pusat.

“Jangan sampai pembangunan IKN hanya menguntungkan satu sisi. Kita ingin pembangunan ini juga membawa manfaat nyata bagi warga Balikpapan, terutama mereka yang terdampak langsung,” pungkasnya.

Desakan ini mencerminkan meningkatnya keresahan di akar rumput, terutama terkait kejelasan ganti rugi, aksesibilitas, hingga kejelasan tata ruang pasca pembangunan IKN. Kini bola panas ada di tangan Otorita IKN. Masyarakat menanti aksi nyata, bukan sekadar janji.