Widyaiswara BPSDM Kaltim Perdalam Ilmu Marketing Sektor Publik di LAN Jakarta
Gerbangkaltim.com, Jakarta — Dua widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur mengikuti pelatihan Marketing Sektor Publik Angkatan I yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bekerja sama dengan MarkPlus Inc. Pelatihan intensif ini berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2025, di Gedung Graha Wisesa LAN, Jakarta.
Kegiatan tersebut diikuti hanya oleh 15 peserta terpilih dari berbagai instansi pusat dan daerah, termasuk LAN RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendes PDTT, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Batang, BKPSDM Pontianak, serta BPSDM Kaltim. Dari Kaltim, peserta yang hadir adalah Mohammad Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama, dan Zuhriah, Widyaiswara Ahli Madya.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi komprehensif terkait pemasaran sektor publik, mulai dari analisis lanskap bisnis, strategi public sector marketing, penyusunan marketing plan lembaga publik, hingga teknik komunikasi efektif dan evaluasi program komunikasi. Para narasumber dari LAN dan MarkPlus, seperti Rusma Dwiyana, Marthani, Rizky, Michel, Sarinah Dewi, serta Niken Hapsari, membawakan materi dengan pendekatan interaktif sehingga sesi berjalan dinamis dan menyenangkan.
Format pelatihan mengusung konsep talkshow, mempertemukan narasumber dari sektor pemerintahan dan swasta dalam satu diskusi. Peserta juga diberi kesempatan menyusun tugas kelompok, mengunggah hasilnya ke LMS LAN, serta mempresentasikan rencana strategis yang telah dirancang.
Sebelum penutupan, panitia mengumumkan dua peserta teraktif, dan salah satunya adalah Jauhar Efendi. Ia juga didaulat menyampaikan kesan dan pesan, sekaligus mendorong penyelenggaraan pelatihan praktis serupa secara lebih intensif di masa mendatang.
Dalam tugas akhir, kelompok BPSDM Kaltim mengangkat tema “Kemitraan Strategis Sinergi Kompetensi BPSDM Kaltim”. Zuhriah menjelaskan bahwa proyek tersebut memposisikan BPSDM Kaltim sebagai pusat kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan tenaga ahli non-ASN. Pendekatan baru yang diusung adalah pergeseran dari pelatihan berbasis suplai menuju pelatihan berbasis kebutuhan nyata lapangan.
Sumber: BPSDM Kalimantan Timur
BACA JUGA
