Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK harus bekerja keras mampu melahirkan pimpinan atau komisioner KPK yang mampu mengkonsolidasikan dan menjadikan lembaga anti rasuah itu.
KPK tidak boleh tebang pilih dalam memberantas korupsi serta mampu membongkar kasus kasus korupsi besar dan bukan kasus korupsi ecek-ecek dengan pencitraan yang besar.
Ind Police Watch (IPW) memberi catatan ini mengingat banyaknya anggota Polri dan jaksa yang ikut dalam seleksi Capim KPK serta banyaknya pihak pihak yang memprotes keikutsertaan polisi dan jaksa.
Dalam segala hal kita harus merujuk pada Undang-Undang (UU) atau ketentuan yang ada agar tidak salah kaprah.
Jika tidak ada UU yang melarang calon dari polri maupun jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK tentunya siapa pun tidak berhak untuk melarang.
Jika ada pihak-pihak yang melarang justru pihak tersebut ngawur dan tidak paham dengan UU atau ada ketakutan tersendiri atas keberadaan capim tersebut.
Sebaiknya semua dibiarkan ikut seleksi. Hanya memang jika polisi dan jaksa ikutan dan terpilih menjadi pimpinan KPK muncul tanda tanya, buat apa ada KPK? Kenapa tidak Tipikor Polri dan kejaksaan saja yg diperkuat?
Bubarkan saja KPK yang ujung-ujungnya hanya sebuah kesia-siaan dan ekonomi biaya tinggi dengan hasil kinerja yang belum tentu maksimal. Tapi karena tidak ada UU yg melarang ya sudah biarkan saja. Sampai DPR atau pemerintah membuat UU yang baru.
Namun IPW berharap banyak dari panitia seleksi karena merekalah yang harus bekerja keras untuk melakukan seleksi terhadap para capim.
Ditangan pansel sesungguhnya masa depan KPK berada. Di tangan pansel nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan seperti apa ke depannya.
Untuk itu IPW berharap pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yg ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.
Ada dua alasan, pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode.
Kedua, dalam periode sebelumnya mereka bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yg tajam di jajaran penyidik KPK.
Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung 01 saja yg diciduk dalam OTT.
Selain itu juga jajaran pimpinan KPK tersebut tidak berani menuntaskan kasus korupsi yg diduga melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar mantan Dirut Garuda dan Syamsul Nursalim serta Nursalim yang sudah menjadi tersangka.
KPK periode ini hanya berani bermain main di lingkaran bawah dengan OTT sebagai pencitraan pemberantasan korupsi.
Jika mereka sudah gagal kenapa harus dua periode? Sebaiknya mereka dicoret dan tidak diloloskan.
Kedepan, Pansel harus mampu melahirkan komisioner dengan tiga target. Pertama, komisioner KPK yang mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan.
Kedua, komisioner KPK yang malu memberantas korupsi ecek ecek dengan pencitraan OTT yang seolah olah besar.
Ketiga, komisioner KPK yang mampu membersihkan institusi KPK dari kriminal atau pelanggar hukum yang kebal hukum dan tidak patuh proses hukum.
Neta S Pane
Presiden Ind Police Watch
