Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Pemkot Balikpapan menargetkan penyerapan anggaran di APBD Tahun 2021 harus bisa mencapai 80 persen. Pasalnya, capaian serapan APBD hingga 31 Oktober 2021 mencapai 62 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli mengatakan, kegiatan tersebut memaparkan penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kemendagri secara virtual yang dihadiri sejumlah Kepala Daerah se Indonesia.
“Kami memaparkan penyerapan anggaran yang dicapai Penjor Balikpapan,” ujar Sayur MN Fadli didampingi Kepala Inspektorat Balikpapan Tirta Dewi, Plt. Kepala BPKAD Kota Balikpapan Pujiono usai mengikuti video Conference Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerahan Anggaran Daerah Tahun 2021, Senin (22/11/2021).
Sekda mengatakan, capaian serapan Kota Balikpapan telah mencapai 62 persen secara progres cukup bagus. Hanya saja perlu didorong lagi untuk sisa waktu di tahun 2021 ini.
“Kita sudah lakukan Rakorda mengenai serapan anggaran. Kita hitung 62 persen penyerapannya,” paparnya.
Pihaknya juga telah mengarahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan review terhadap kegiatan yang ada.
“Apa masalahnya, kalau masalahnya bisa diselesaikan maka selesaikan dengan cepat. Kalaupun belum selesai apa kendalanya,” jelasnya.
Lanjutnya, hingga akhir tahun ditargetkan penyerapan sampai 80 persen. “Kalau kita lihat bisa. Penyerapannya semua OPD diharapkan maksimal,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada beberapa daerah yang belanjanya sudah cukup baik, termasuk juga masih ada daerah yang belanjanya masih rendah. Ia meminta mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2021.
Hal itu tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan pemda secara virtual, Senin (22/11/2021).
“Percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo belum lama ini. Sama halnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” kata Tito.
Tito menegaskan, realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, belanja daerah menciptakan peredaran uang di masyarakat.
“Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi,” jelas Tito.
Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir 2021.
“Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Tito.
Menteri Tito meminta kepala daerah agar dapat menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah itu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan.
“Rapat Koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” tutupnya.
