Pemkot
Bantuan ini diserahkan langsung Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra kepada pimpinan parpol, Selasa (4/9/2022).

10 Parpol di Kota Balikpapan Dapat Bantuan Keuangan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan menyerahkan bantuan dana keuangan bagi 10 parpol. Total bantuan keuangan yang diberikan ini sebesar Rp1,2 Miliar rupiah.

Bantuan ini diserahkan langsung Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra kepada pimpinan parpol. Disaksikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha dan Perwakilan Parpol penerima bantuan.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman parpol dalam pengunaan bantuan keuangan sebagai penunjang pendidikan politik.

“Bantuan ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat,” ujarnya, Selasa (4/9/2022).

Selain itu, katanya, bantuan ini juga bisa digunakan untuk sosialisasi sosialisasi dan edukasi kebijakan prokes di masa pandemi Covid-19, dan untuk kegiatan operasional sekretariat parpol.

“Itu yang diatur dalam permendagri,”tegasnya.

Adwar menambahkan tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik adalah untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu juga sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik yang diharapkan ada kemandirian partai politik.

“Konsekuensi pemberian bantuan tersebut, partai politik harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”ucapnya.

Total ada 10 partai politik yang menerima bantuan keuangan mencapai Rp 1,2 miliar , dengan besaran bantuan keuangan setiap partai politik bervariasi, yakni Golkar Rp 292 juta, PDIP Rp 215 juta, Gerindra Rp 152 juta, PKS Rp 150 juta, Partai Demokrat Rp 115 juta, PPP Rp 88 juta, Hanura Rp 87 juta, Partai NasDem Rp 74 juta, PKB Rp 59 juta dan Perindo Rp 35 juta.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, kegiatan ini sebagai forum strategis dalam mempererat komunikasi antara Pemkot balikpapan dengan partai politik, sehingga hubungan ke depannya dapat semakin baik dalam rangka mewujudkan kehidupan perpolitikan yang sehat dan berkualitas di kota Balikpapan.

Bantuan keuangan bagi partai politik merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Permendagri Tahun 78 Tahun 2020.

“Untuk sumber dari APBD Kota senilai Rp 1,2 miliar yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara sah hasil pemilu,” paparnya.

Rahmad menambahkan, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas parpol dalam kehidupan demokrasi di Kota balikpapan. Salah satu caranya melalui edukasi politik baik bagi masyarakat maupun anggota parpol, sehingga parpol memiliki kader-kader yang berkompeten dan suatu saat bisa menjadi wakil rakyat atau pejabat publik yang amanah.

“Saya meminta agar bantuan ini dapat digunakan secara proporsional, bebas dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan dan digunakan dengan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

“Bantuan ini untuk mendorong partai semakin mengakar di masyarakat. Masyarakat juga lebih dewasa, jangan karena beda partai masyarakat jadi pecah,” tambahnya.

Rahmad menambahkan, tujuan lainnya untuk menghidupkan demokrasi dan tentunya bermanfaat dalam pengkaderan ke semua partai masing-masing, yang paling utama walau berbeda warna berbeda partai tapi silaturahmi sesama warga Kota Balikpapan menjadi prioritas utama menjaga Kota Balikpapan.

“Di bulan Februari 2022 juga sudah saya revisi, bantuan untuk parpol naik jadi Rp7.000 per suara, sehingga partai harus lebih giat lagi karena mengurus partai banyak pengeluaran,” ungkapnya.

“Kita harapkan dana hibah juga nisa dipertanggung jawabkan laporannya, sehingga bisa dipertanggung jawabkan ke negara karena ada BPK yang mengaudit dan sehingga adminitrasi di parpol mesti dibenahi,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *