Agum Gumelar Tegaskan Dukungan PEPABRI: Polri di Bawah Presiden Jadi Pilar Transformasi Institusi

Ketua Umum PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersalaman dengan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo saat menghadiri Munas VI PP Polri 2026 di Jakarta.

Gerbangkaltim.com, Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan posisi yang tepat dan strategis. Penegasan tersebut disampaikan Agum Gumelar kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026, Kamis (29/1/2026).

Dalam forum tersebut, Agum Gumelar menekankan pentingnya soliditas antara Polri aktif dan para purnawirawan TNI–Polri guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat reformasi institusi kepolisian. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden memberikan kejelasan arah kebijakan sekaligus memperkuat efektivitas pengambilan keputusan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para senior Polri dan PEPABRI. Ia menilai kepercayaan tersebut menjadi dorongan moral yang besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melanjutkan Transformasi Polri secara konsisten dan berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” ujar Wakapolri dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan sedang dijalankan Polri sebagai bagian dari agenda transformasi menyeluruh. Salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Polri juga berencana membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna mendorong riset dan inovasi di bidang kepolisian.

Selain itu, transformasi kultural dan etika profesi terus diperkuat melalui pembinaan mental, penegakan nilai integritas, serta keteladanan pimpinan. Polri juga meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal demi menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Modernisasi sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta percepatan transformasi digital turut menjadi fokus utama. Langkah ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Di sisi operasional, Polri terus meningkatkan kualitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan dan perlindungan kepada warga.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, Polri optimistis mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi kepentingan publik.