Akademisi Kaltim: Pilkada Langsung Tetap Relevan sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Di tengah menguatnya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), sejumlah akademisi Kalimantan Timur menilai pilkada langsung tetap merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Meski diakui menyimpan berbagai persoalan, pilkada langsung dinilai tidak seharusnya ditinggalkan, melainkan diperbaiki secara sistemik.

Sosiolog Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti, menegaskan bahwa pilkada langsung memberi ruang partisipasi politik yang luas bagi masyarakat dan menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang tidak tergantikan.

“Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Kalau kita mengatakan masyarakat belum siap, itu bukan alasan untuk mencabut hak politik mereka. Justru negara dan partai politik yang harus bekerja lebih keras mendidik pemilih,” ujar Sri dalam diskusi publik Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Cafe Hitman, Balikpapan, Rabu (4/2/2026).

Sri menilai problem utama pilkada selama ini bukan terletak pada pemilih, melainkan pada kegagalan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Ia menyoroti praktik oligarkis di internal partai yang membuat proses pencalonan tidak demokratis.

“Partai politik seharusnya menjadi sekolah demokrasi. Faktanya, banyak parpol lebih mirip entitas keluarga atau kelompok elite tertentu. Kalau ini tidak dibenahi, sistem apa pun yang dipakai akan bermasalah,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul, mengakui bahwa pilkada langsung masih diwarnai politik uang dan praktik transaksional. Namun, menurut dia, masalah tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke mekanisme tidak langsung.

“Politik uang terjadi karena lemahnya pendidikan politik dan tata kelola partai, bukan karena rakyat memilih langsung. Mengganti sistem tanpa membenahi hulunya hanya memindahkan masalah,” ujar Saipul.

Ia menambahkan bahwa pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai visi, program, dan rekam jejak kandidat secara terbuka. Mekanisme ini, kata dia, penting untuk membangun akuntabilitas kepala daerah kepada publik.

“Ketika kepala daerah dipilih langsung, ada relasi pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat. Ini berbeda jika mandat politik hanya berasal dari elite politik,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Unmul, Anwar Alaydrus, menilai tingginya biaya politik dalam pilkada langsung memang menjadi persoalan serius yang perlu diatasi melalui reformasi regulasi dan penegakan hukum.

“Ongkos politik yang mahal harus ditekan. Tapi solusinya bukan menarik kembali hak rakyat untuk memilih, melainkan memperketat pengawasan dana kampanye dan menata sistem kepartaian,” kata Anwar.

Menurut Anwar, pilkada langsung tetap menjadi mekanisme paling terbuka dalam merekrut kepemimpinan lokal, meskipun belum berjalan ideal.

“Pilkada langsung memang belum sempurna, tetapi ia memberi ruang koreksi dari rakyat. Dalam demokrasi, itu nilai yang sangat penting,” ujarnya.

Para akademisi sepakat bahwa perbaikan pilkada perlu diarahkan pada penguatan pendidikan politik, transparansi pencalonan partai, serta penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Tanpa langkah tersebut, perubahan sistem pemilihan dinilai berisiko menggerus partisipasi publik dan semangat kedaulatan rakyat.