Nabire – Dengan adanya ajakan atau seruan mimbar bebas “Tolak Daerah Otonom Baru dan Cabut Otonomi Khusus pada tanggal 3 Juni 2022 di Taman Gizi Nabire, Pernyataan sikap enam Kepala Suku dan dua Lembaga adat pemilik ulayat Nabire memberikan sikap, Kamis (02/06/2022).
Menyikapi situasi yang berkembang di Papua dan di Nabire saat ini, kami enam Kepala Suku dan dua lembaga adat pemilik ulayat Nabire menyatakan sikap sebagai diantaranya.
Menolak dengan tegas berbagai macam bentuk kegiatan yang bertolak belakang dengan agenda Pemerintah yang bertujuan membangun di wilayah nabire dan menolak dengan tegas berbagai macam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Menghimbau kepada seluruh pihak yang ada di nabire untuk bersama – sama menciptakan situasi yang aman, demi lancarnya aktivitas masyarakat di nabire.
Nabire merupakan Rumah kita bersama oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaganya.
Ditempat yang sama Kepala Suku Nabire Kota Melkizedek Rumaw didepan awak media mengatakan, kami beranggapan pemekaran Papua adalah karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua.
“Akar utama masalah gangguan keamanan di Papua adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan lain-lain, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi” Ujar Melkizedek Rumaw.
Kami berharap dengan dikeluarkannya pernyataan kami ini masyarakat Papua khususnya masyarakat Nabire menjadi tidak mudah terprovakasi dengan isu-isu yang belum diketahui kebenarannya yang hanya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Nabire.
Jayapura, 02 Juni 2022
