Balikpapan Masuk Kandidat Adipura 2025, Menteri LH Sidak ke Pemukiman Warga

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Kota Balikpapan masuk dalam daftar kandidat daerah yang berpotensi meraih nilai tinggi pada penilaian Adipura 2025.

Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus dibenahi, terutama terkait pengelolaan sampah di kawasan permukiman dan kondisi sungai.

Hal itu disampaikan Hanif saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sidak ini sebagai bagian dari rangkaian pemantauan nasional pengelolaan sampah yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selama setahun terakhir.

“Secara visual, kondisi jalan-jalan utama di Balikpapan sudah cukup baik. Namun, ketika masuk ke kawasan permukiman, pengelolaan sampah masih perlu banyak perbaikan. Sungai-sungainya juga belum ramah lingkungan,” kata Hanif di sela-sela kunjungan lapangan, Jum’at (6/2/2026).

Hanif menjelaskan, KLH telah melakukan evaluasi pengelolaan sampah terhadap 471 kabupaten dan kota di Indonesia, tidak termasuk wilayah Papua.

Dari hasil penilaian sementara tersebut, hanya empat daerah yang berpotensi memperoleh nilai di atas 75 dan masuk kandidat kuat penerima Adipura.

“Daerah yang masuk kandidat kuat sejauh ini adalah Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Meski Balikpapan masuk dalam daftar tersebut, Hanif menegaskan proses verifikasi lapangan tetap dilakukan secara ketat untuk menjaga objektivitas penilaian. Oleh karena itu, selama berada di Balikpapan, ia memilih turun langsung ke lapangan tanpa pendampingan dari pemerintah daerah.

“Kami ingin melihat kondisi yang sebenarnya dan berdialog langsung dengan masyarakat. Penilaian ini harus adil dan berbasis fakta, supaya tidak ada komplain di kemudian hari,” ucap Hanif.

Secara nasional, Hanif mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di sebagian besar daerah masih memprihatinkan.

Dari hasil evaluasi KLH, hanya 29 kabupaten/kota yang masuk kategori kota bersertifikat, sementara hampir 400 daerah lainnya masih tergolong sebagai kota dengan pengelolaan sampah buruk.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Hanif.

Ia menambahkan, situasi tersebut menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Gerakan Nasional Indonesia Asri sebagai upaya kolektif untuk membenahi persoalan sampah di Indonesia.

“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.