DPRD
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung

Bapemperda Akan Bahas 18 Raperda di Tahun 2023

image_pdfimage_print

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan di tahun 2023 ini telah mempersiapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan.

“Hasil Paripurna DPRD dimana Pengesahan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2023 itu ada 18 Raperda, baik luncuran dari 2022 yang belum selesai, maupun Raperda baru, baik yang usulan inisiatif DPRD (8 Raperda) maupun inisiatif dari Pemerintah Kota (10 Raperda),” ujar Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, Rabu (11/1/2023).

Andi Arif Agung menambahkan, dari 18 Raperda tersebut yang paling mendesak untuk disahkan menjadi Perda Kota Balikpapan adalah Raperda luncuran dari 2022 ke 2023, salah satunya adalah Perda tentang Pajak dan Retribusi.

“Raperda pajak retribusi ini, awalnya di 2022 ada 5 Raperda. Kemudian, di tengah perjalanan dan karena berdasarkan amanah dari Undang Undang HKPD (Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah) di pasal 59 UU No 1 Tahun 2022, itu dilakukan penggabungan. Pajak dan retribusi itu tidak berdiri sendiri harus digabung jadi satu,” tegasnya.

5 Raperda di tahun 2022 itu digabung. Dan tahapannya harusnya pembicaraan tingkat pertama sudah selesai. Maksudnya pembicaraan tingkat pertama itu sudah paripurna ketiga, tinggal evaluasi dari Pemerintah Provinsi.

“Informasinya, untuk jadi Perda, Raperda ini juga harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.

Kelima Perda yang dijadikan satu itu, kata A3, adalah Perda Pajak Hiburan No. 06 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan No.13 Tahun 2010, Perda Retribusi Jasa Perizinan Tertentu No.11 Tahun 2011, Perda Retribusi Jasa Umum No.09 Tahun 2011, dan Perda Retribusi Jasa Usaha No.10 Tahun 2011.

“Makanya diluncurkan di 2023 karena pada 2022 lalu, tepatnya pada Desember, waktunya tidak cukup. Kenapa ini menjadi penting atau skala prioritas, karena menyangkut masalah potensi pajak dan retribusi untuk Kota Balikpapan,” ujar Politis Partai Golkar ini.

Asumsinya, Lanjut Andi Arif Agung, berdasarkan UU HKPD, kemudian turunannya dijadikan Perda Pajak dan Retribusi ada potensi peningkatan pajak, kalau Perda ini disahkan.

“Salah satunya menyangkut pajak option, yakni pajak kendaraan bermotor yang kewenangannya atau pungutnya semula dari Pemerintah Provinsi, itu dilakukan oleh Pemerintah Kota, kalau Perda ini berhasil. Dan itu potensinya juga besar,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *