Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar Dialog Warga dengan tema Cegah Stunting Demi Mewujudkan Bonus Demografi 2024. Kegiatan yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono ini menghadirkan puluhan warga lingkungan Lanud Dhomber dan warga RT 31 Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, saat ini kasus stunting di Kota Balikpapan cukup tinggu, dan tentunya ini manjadi perhatian DPRD dan Pemkot Balikpapan. Tingginya kasus stunting ini karena kita lengah dan tidak memberi perhatian.
“Berangkat dari hal tersebut, kami berupaya untuk mengingatkan dan mencegah kasus stunting ini, maka di tahun 2045 mendatang bonus demografi itu sumber daya manusia semua diharapkan cerdas,” ujarnya, Senin (13/3/2023).
Diakuinya, beberapa kendalanya sehingga meningkatnya kasus stunting di Kota Balikpapan ini. Mulai dari sarana dan prasarana di Posyandu yang kurang, kemudian juga kurangnya perhatian terhadap petugas yang ada di Posyandu itu sendiri.
“Kendalanya sarana prasarana di Posyandu juga kurang. Begitupun dengan kader Posyandu yang kurang perhatian,” ucapnya.
Budiono menambahkan, kasus stunting sendiri terjadi karena kurangnya pemenuhan gizi pada saat ibu sedang hamil dan dimasa emas pertumbuhan anak atau 1000 hari pertumbuhannya.
Untuk itu, saat ini pemerintah melalui BKKBN sedang membentuk tenaga-tenaga yang didalamnya ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menanggulangi kasus stunting ini.
“Tenaga pendamping itu diantaranya ada tiga orang setiap kelurahan, terdiri dari bidan, kader posyandu dan kader PKK. Hal ini untuk mendeteksi secara dini,” jelasnya.
Dukungan dari DPRD Balikpapan, ketika dinas terkait mengajukan anggaran, pihaknya akan menyetujui dan jika perlu anggaran itu ditambah untuk pengetesan stunting di Balikpapan.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Alwiyati menerangkan, jika saat ini puskesmas dan BP3AKB terus melakukan verifikasi terkait dengan jumlah kasus stunting sebanyak 19,6 persen, untuk mencari dimana saja lokasinya.
Lalu berdasarkan hasil penimbangan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sudah juga dilakukan.
“Dan kami lakukan verifikasi ulang, karena yang menimbang kader. Maka itu kami verifikasi untuk memastikan siapa yang akan kita lakukan intervensi,” ujarnya.
Sementara untuk jumlah pendamping keluarga di Balikpapan ada 606 orang, yang mana setiap terdiri dari 3 orang, dan tersebar di setiap kelurahan.
