BPH Migas Usulkan Dua SPBU Baru di Balikpapan untuk Percepat Layanan Biosolar
Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Keterbatasan akses pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar di Balikpapan menjadi perhatian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk mengurai antrean dan mempercepat pelayanan, BPH Migas merekomendasikan penambahan dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani Biosolar di Kota Balikpapan.
Rekomendasi tersebut disampaikan Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, saat meninjau pelayanan BBM bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan, Jumat-Sabtu (13-14/11/2026).
Peninjauan dilakukan di SPBU Batakan nomor 64.761.18 dan SPBU Kilometer 13 nomor 64.761.19. Selain memastikan kelancaran distribusi BBM, kunjungan tersebut juga mengevaluasi kapasitas pelayanan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Fathul mengatakan, penambahan SPBU yang melayani Biosolar diperlukan untuk memperluas akses masyarakat, khususnya kendaraan angkutan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi.
“Penambahan titik pelayanan diharapkan dapat mempercepat masyarakat memperoleh Biosolar untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari,” ujar Fathul.
Menurut dia, pelayanan Biosolar perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas kendaraan angkutan, terutama kendaraan roda enam. Pengaturan distribusi dan pelayanan harus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina.
Di sisi lain, BPH Migas mengapresiasi perbaikan pelayanan di SPBU Batakan. Layanan kendaraan roda dua disebut sudah berjalan normal. Penerapan sistem pengisian mandiri atau self-service juga dinilai mampu mengurangi beban kerja operator.
Fathul mengingatkan agar perbaikan tersebut tidak berhenti pada pembenahan operasional semata. Ketersediaan stok dan kesiapan fasilitas harus terus dipantau agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Pelayanan kendaraan roda dua di SPBU Batakan sudah berjalan normal, sementara penerapan layanan self-service membantu mengurangi beban operator dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Perbaikan ini perlu terus dijaga melalui pemantauan stok dan kesiapan operasional secara berkelanjutan,” katanya.
Selain memperluas titik pelayanan, pengawasan pembelian Biosolar juga menjadi perhatian. BPH Migas mengapresiasi koordinasi pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait dalam pemeriksaan kendaraan, termasuk pencocokan data melalui surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan alokasi sesuai ketentuan.
Sales Branch Manager Kaltimut II Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Hasanuddin Ritonga, mengatakan penyaluran BBM dan kegiatan operasional di SPBU yang dikunjungi berjalan normal.
“Alhamdulillah, penyaluran BBM dan kegiatan operasional berjalan lancar dan normal berkat dukungan pemerintah daerah serta masyarakat. Kami terus memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar kelancaran pelayanan dapat dipertahankan,” ujar Hasanuddin.
Kapasitas pelayanan terus ditambah
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga memaparkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan BBM di Balikpapan.
Hingga saat ini, penambahan nozzle telah dilakukan di 20 SPBU. Kapasitas pengisian meningkat dari sebelumnya 50 menjadi 86 nozzle. Selain itu, jam operasional diperpanjang di 31 SPBU, termasuk 19 SPBU yang kini melayani masyarakat selama 24 jam.
Penguatan layanan berikutnya mencakup pengusulan enam SPBU untuk menyalurkan Pertalite, penambahan fasilitas pengisian Pertalite khusus kendaraan roda dua di satu SPBU, penyesuaian jam operasional di tiga SPBU, serta penambahan nozzle di 13 SPBU.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan peningkatan kapasitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi.
Menurut dia, Pertamina memanfaatkan data transaksi digital dan pemeriksaan langsung di lapangan bersama pihak terkait untuk mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan BBM.
“Kami ingin masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah, sekaligus memastikan penyalurannya sesuai peruntukan. Karena itu, peningkatan layanan kami jalankan bersama pengawasan yang konsisten, dan setiap pelanggaran yang telah terverifikasi kami tindak lanjuti secara tegas sesuai ketentuan,” kata Edi.
Pertamina mencatat telah menindaklanjuti 111 temuan terkait penyaluran BBM hingga 12 November 2026. Tindak lanjut tersebut terdiri dari 61 tindakan perbaikan, 29 peringatan, serta 21 peringatan dan sanksi.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola SPBU sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah.
Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan mematuhi aturan pembelian. Masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi penyalahgunaan BBM juga dapat menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi selama 24 jam.
BACA JUGA
