BPPDRD Balikpapan Genjot Pelunasan PBB, Target Kurang 30 Persen

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) terus mengintensifkan upaya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelang akhir tahun 2025. Hingga 30 September lalu, realisasi pembayaran PBB baru mencapai 67 persen dari total ketetapan, sehingga masih ada sekitar 30 persen lebih wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari menegaskan, pihaknya kini fokus mengejar sisa target tersebut dalam dua bulan terakhir tahun ini.

“Kami terus mendorong masyarakat agar segera melunasi PBB-nya. Target kami tinggal sekitar 30 persen lagi, dan itu harus bisa diselesaikan sebelum tutup tahun,” ujarnya saat di temui di Balai Kota Balikpapan, Selasa (11/11/2025).

Meski batas waktu pembayaran telah berakhir pada 30 September 2025, Idham menegaskan masyarakat masih dapat membayar dengan denda ringan.

“Sekarang memang sudah lewat jatuh tempo, tapi dendanya hanya 1 persen per bulan. Kalau dua bulan berarti cuma 2 persen. Masih kecil, jadi sebaiknya segera dibayar sebelum menumpuk,” katanya.

Menurut Idham, tingkat kepatuhan wajib pajak di Balikpapan tergolong baik, namun masih banyak yang menunda pembayaran hingga akhir tahun.

“Bukan karena tidak mau, tapi biasanya karena lupa atau belum sempat ke bank dan tempat pembayaran resmi. Ini yang sedang kami dorong agar warga lebih disiplin,” jelasnya.

Untuk mempercepat realisasi penerimaan, BPPDRD gencar melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai kanal, baik media massa, media sosial, maupun layanan online.

“Kami ingin memastikan semua warga tahu bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan mudah. Jangan tunggu akhir tahun baru ramai,” tegas Idham.

Ia menambahkan, apabila sisa 30 persen ini tidak segera tertagih, maka berpotensi menimbulkan defisit penerimaan daerah.

“Penerimaan dari PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif melunasi kewajibannya,” pungkasnya.