Brimob Batalyon B Pelopor Amankan Aksi GERAM di Kantor Gubernur Kaltim

Personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim bersiaga mengawal aksi unjuk rasa Aliansi GERAM di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, dengan pendekatan humanis dan pengamanan ketat.

Gerbangkaltim.com, Samarinda – Aparat dari Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/2/2026). Pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi oleh massa aksi tetap berlangsung tertib serta tidak mengganggu stabilitas keamanan di ibu kota provinsi.

Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dikerahkan dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) Polresta Samarinda. Personel dipimpin langsung oleh Danki 1, AKP Masidi, dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup di sejumlah titik strategis sekitar kantor pemerintahan.

Aksi tersebut diikuti oleh gabungan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM). Massa menyampaikan berbagai tuntutan di halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

AKP Masidi menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif selama bertugas. Barikade pengamanan ditempatkan di akses masuk utama guna menjaga keamanan aset negara tanpa menghalangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Seluruh anggota kami instruksikan untuk tetap profesional, tidak terpancing provokasi, serta membangun komunikasi aktif dengan koordinator lapangan,” ujar Masidi di sela pengamanan.

Koordinasi intensif antara aparat dan korlap aksi dilakukan untuk memastikan massa tetap tertib. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terpantau aman dan kondusif.

Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim, Andy Rifai, menegaskan bahwa kehadiran Brimob merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.

Ia menekankan bahwa Polri menghormati hak demokrasi setiap warga negara, namun pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum. “Kami hadir sebagai pelindung dan penengah. Aspirasi masyarakat harus tersampaikan dengan aman, namun keamanan fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat luas juga harus terjaga,” tegasnya.

Andy Rifai turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, untuk mengedepankan dialog konstruktif dalam menyikapi isu sosial. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur.

Dengan pengamanan terukur dan pendekatan humanis, aksi unjuk rasa di Samarinda berlangsung tanpa insiden berarti, mencerminkan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.