Bukan Sekedar Penitipan Anak, Hetifah Inginkan PAUD Berkualitas

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Ketua Komisi X yang juga anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian menginginkan penerapan kebijakan dari pemerintah terhadap wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh kehilangan esensinya sebagai pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak.

“Jadi meskipun kebijakan ini bertujuan memperpanjang masa wajib belajar menjadi 13 tahun, pelaksanaannya tidak boleh menyerupai sistem pendidikan dasar yang terlalu formal dan membebani,” ujarnya, saat melakukan sesi diskusi dengan sejumlah wartawan di Kota Balikpapan, Jumat sore (20/6/2205).

Dikatakannya, perkembangan soal pendidikan di daerah turut dibahas do pusat, salah satunya adalah tentang wajib pendidikan anak usia dini (PAUD), lewat program wajib belajar 13 tahun.

“Hal ini cukup baik, dan masyarakat harus turut menggunakan layanan tersebut yang mana sejalan dengan program pemerintah saat ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa PAUD sendiri beda dengan pendidikan formal yang kaku.

“Tapi kebijakan ini tetap harus hati-hati, karena PAUD ini berbeda dengan SD yang merupakan pendidikan formal, harus ada seragam dan lain sebagainya,” tegasnya.

Dimana, metode pengajaran dalam PAUD harus tetap menyenangkan, hal ini agar anak-anak tidak terbebani dan stres, mengingat transisi dari PAUD ke SD nantinya akan terasa berbeda.

Hetifah menjelaskan, dengan menjadikan jenjang pendidikan ini menjadi wajib, maka bukan berarti harus menambah beban. Dimana, faktanya program wajib belajar harusnya ditanggung oleh pemerintah, sehingga anggaran untuk PAUD itu mesti disediakan, supaya orangtua tidak dipungut biaya lagi.

“Wajib tapi orangtua harus bayar, itu yang menjadi beda. Kalau sudah diputuskan turunannya harus lebih konkret, agar tidak menjadi beban orang tua yang tidak mampu,” ungkapnya.

Hetifah mengimbau, agar layanan yang diberikan oleh sekolah PAUD harus punya standar. Terlebih, PAUD di Balikpapan sudah cukup menjamur, tinggal akreditasi untuk menilai mutu sekolah. Termasuk perihal kualitas pengajar, sarana prasarana dan metode pembelajaran.

“Jadi tidak setiap orang bisa bikin PAUD dengan seenaknya yang penting ada, ternyata yang mengajar juga tidak paham,” tutupnya.