Cegah Peredaran Beras Oplosan, Disdag Kaltim Uji Sampel Beras di Balikpapan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com —Dinas Perdagangan Kaltim bersama tim lintas instansi turun langsung ke lapangan sebagai langkah antisipasi peredaran beras oplosan di kabupaten/kota di Kaltim . Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan pangan terpadu di Balikpapan sebagai respons atas mencuatnya isu beras oplosan.

“Pengawasan yang dilakukan kali ini untuk menindaklanjuti berita yang sudah viral,” ujar, Koordinator Tim 1 sekaligus Plt Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Asep Nuzuludin, Kamis (24/7/2025).

Asep menjelaskan, dalam pengawasan ini, pihaknya masih belum bisa menyimpulkan langsung mengenai beras itu premium atau oplosan sebelum hasil uji laboratorium keluar. Namun, timnya sudah mengambil beberapa sampel beras di beberapa titik untuk diuji kualitas dan kesesuaiannya berdasarkan klasifikasi beras premium.

“Sampel itu akan diuji di laboratorium milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB),” jelasnya.

“Itu mau kita buktikan, kita nggak bisa langsung statement, oh ini benar premium dan ini tidak. Tapi kita harus sesuaikan dengan hasil lab dulu,” tambahnya.

Menurut Asep, standar untuk beras premium maupun medium tidak bisa ditetapkan hanya dari tampilan fisiknya saja. Penentuan kelas beras tersebut harus melalui pengujian laboratorium dengan mengacu pada parameter teknis yang telah ditetapkan. Dimana, selama pelaksanaan pengawasan, tim belum menemukan tanda-tanda adanya pencampuran jenis beras atau perubahan pada kemasan yang dapat mengindikasikan praktik pengoplosan.

“Terakhir yang kami lakukan pengawasan itu adalah isi beratnya yang tidak sesuai. Temuan itu sudah kami tidak lanjuti untuk pelaku usahanya,” ungkapnya.

Saat disinggung, apakah ada rekam jejak soal dugaan beras oplosan di Kaltim khususnya Balikpapan. Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ditemukan indikasi beras oplosan secara resmi di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan. Sedangkan, pengawasan kali ini lebih ditujukan sebagai verifikasi teknis atas dugaan yang sudah ramai diperbincangkan publik.

“Jadi ini sebagai tindak lanjut dari pemberitaan yang sudah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, pengawasan semacam ini rutin dilakukan. Biasanya satu satu dua kali, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pengawasan itu dilakukan secara bergantian antar kabupaten atau kota di Kaltim.

“Untuk tahun ini, pengawasan tahap pertama dilakukan di Samarinda, (tahap kedua) direncanakan di Kabupaten Paser menjelang akhir tahun,” tutupnya.