reses DPR
Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Syarifuddin Oddang di Kelurahan Muara Rapak, Senin (20/6/2022).

Dalam Resesnya, Syarifuddin Oddang Minta Dinas Beri Solusi Keluhan Warga

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Syarifuddin Oddang menggelar reses masa persidangan II tahun 2022 dengan bertatap muka bersama warga dari RT 02, RT 12, RT 49, RT 55 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Barat, di RT 55. Kegiatan reses ini
untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara, Lurah Muara Rapak Bima Wibisono Kasubag Customer Service Hubungan Pelanggan Suryo Hadi Wibowo, Perwakilan Dinas Pendidikan Balikpapan Roni, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Boni.

Berawal dari keluhan warga RT 02 Kaslan menanyakan terkait pengajuan pemasangan PDAM sebanyak 37 Kepala Keluarga sejak bulan Oktober 2021 belum ada jawaban. Perbaikan jalan yang sudah disurvei tetapi belum ada penyelesaiannya.

Selanjutnya, warga RT 55 Prayitno menyampaikan jika mengabdi masalah sampah selama 11 tahun setiap tahun. Permasalahan sampah setiap tahun bertambah, tahun 2022 sudah mencapai 500 ton. Mengingat, sebentar lagi ada pemindahan Ibu Kota Negara, Maka sampah harus menjadi perhatian, sedangkan di Balikpapan baru mempunyai 139 bank sampah.

“Mohon kiranya DPRD bisa mempunyai Perda. Dukungan ini bisa disampaikan kepada Walikota Balikpapan, agar setiap RT mempunyai bank sampah yang dikelola sendiri,” ujar Prayitno.

Lain hal dengan warga RT 49 Sigit yang sangat lelah dengan warga karena dikeluhkan masalah pendidikan dan PDAM yang sudah melaporkan air tidak mengalir tapi belum ada pelayanan yang datang. Termasuk, Jalan Klamono 1 yang sudah memakan banyak korban jatuh belum ada penyelesaian.

“Apakah Jalan tersebut saya tanaman jagung dan kelapa. Itu Jalan negara bukan Jalan siapa-siapa. Kita ini warga yang berhak juga dengan Jalan itu,” ungkap Sigit.

Begitu juga dengan warga RT 12 Ngadiono mengatakan jika menyeleksi prestasi harus diseleksi dengan benar. Sama halnya dengan air PDAM yang sudah lama tidak pernah mengalir.

“Kalau seleksi jangan yang instan,” ujar Ngadiono.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Balikpapan Syarifuddin Oddang mengatakan, persoalan ini sebenarnya persoalan lama tetapi tidak terselesaikan hingga saat ini. Oleh karenanya, dirinya datang bersama perwakilan dinas agar bisa memberikan jawaban yang sebenarnya.

“Berkata sesuai dengan adanya. Jangan memberikan angin segar kepada masyarakat. Bagaimana memberikan jawaban ada solusinya apa,” tegasnya.

Terkait PDAM, warga ini berhak menikmati air PDAM dan harusnya pihak PDAM dapat memberikan solusi.

“Tidak selesai kalau mengatakan berapa biaya untuk menggantikan pipa yang dianggap keropos. Terus bagaimana jika ada penambahan penduduk. Kan ada beberapa titik waduk,” tegasnya.

Masalah pendidikan ini juga permasalahan setiap tahun yang terjadi di Kota Balikpapan, meskipun pemerintah telah merencanakan pembangunan sekolah tetapi hingga saat ini masih belum terselesaikan juga, salah satunya pembangunan sekolah multi years yang berada di Regency.

“Kalau menunggu multi years akan lama dan tidak bisa terselesaikan cepat, sedangkan persoalan ini terjadi setiap tahun. Sehingga pentingnya untuk mencari solusi.Pendidikan di Balikpapan paling rumit. Mau masuk sekolah aja susah apalagi bicara kualitas,” sebut Oddang.

Begitu juga, pembangunan sekolah di kilometer 7 yang belum memadai tetapi dipaksakan untuk dibuka penerimaan peserta didik, karena dibutuhkan.

“Itu sekolah terpadu tahun 2012 baru tahun ini mau di pakai,” imbuhnya.

Oddang menuturkan apabila lurah harus mendata anak warga yang mau masuk sekolah, sehingga dapat diketahui dengan jelas.

“Kenapa warga lebih memilih sekolah negeri karena ingin mencari yang tidak membayar, hal itu menandakan bahwa perekonomian warga tidak baik,” katanya.

Sebenarnya solusinya pemerintah mendampingi sekolah swasta kemudian turun menanyakan kemauan dari masyarakat. “Tinggal meningkatkan kualitas sekolah swasta dan pembiayaan yang dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Untuk tindak lanjut masalah Jalan Klamono, pihak Kelurahan bersurat kepada pihak Pertamina untuk dapat bertemu membahas persoalan ini. “Bisa saja kita minta CSR dari Pertamina. Kan tidak terlalu banyak yang diperbaiki,” paparnya.

Mengenai Perda sampah memang sangat baik untuk mengurangi sampah yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar. “Salut ya, karena warga ingin membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: