DPRD Balikpapan Minta Pemkot Percepat Peta Risiko Bencana di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem

Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Ancaman cuaca ekstrem yang dipicu tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi bencana. Salah satu upaya yang dinilai mendesak adalah percepatan penyusunan peta kawasan rawan bencana sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, menilai kondisi cuaca saat ini tidak bisa dianggap sepele. Intensitas hujan yang meningkat berpotensi memicu banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan kontur lembah dan lereng.

“Kita harus lebih waspada. Curah hujan akhir-akhir ini cukup tinggi dan ini bisa menimbulkan berbagai risiko bencana jika tidak diantisipasi sejak awal,” kata Budiono, Jumat (23/1/2026).

Menurut dia, pemerintah kota perlu memiliki peta jalan mitigasi bencana yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Peta tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penataan ruang.

Budiono menekankan bahwa mitigasi bencana tidak hanya berfokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan melalui penataan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perbaikan sistem drainase, pengendalian aliran air permukaan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

“Kalau saluran air diperlebar, aliran air diatur dengan baik, dan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, potensi banjir tentu bisa ditekan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang tegas terhadap pembangunan di zona rawan bencana. Menurut Budiono, tanpa aturan yang jelas, aktivitas pembangunan justru dapat memperbesar risiko bagi warga.

“Pemerintah seharusnya sudah punya roadmap kawasan rawan bencana, supaya pembangunan tidak menambah persoalan baru,” tegasnya.

Selain aspek pencegahan, DPRD juga menilai kesiapan penanganan pascabencana harus menjadi perhatian serius. Budiono mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran khusus kegawatdaruratan yang harus dimanfaatkan secara cepat dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat terdampak.

Terkait upaya relokasi warga dari kawasan rawan banjir dan longsor, Budiono mengakui masih banyak kendala di lapangan. Karena itu, ia mendorong agar kebijakan relokasi disertai skema yang berpihak pada masyarakat.

“Relokasi harus menggunakan pendekatan ganti untung, bukan sekadar ganti rugi. Dengan begitu, warga mau pindah ke tempat yang lebih aman,” katanya.

Ia menegaskan, pemetaan kawasan rawan bencana tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan semata. Implementasi di lapangan melalui perawatan dan pengawasan lingkungan harus dilakukan secara konsisten.

“Kalau alam kita rawat bersama, risiko bencana bisa diminimalkan,” ucap Budiono.
Sementara itu, Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut Januari 2026 sebagai puncak musim hujan di wilayah Kalimantan Timur.

Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Carolina Meylita mengatakan, potensi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Menurut BMKG, wilayah yang perlu mewaspadai dampak cuaca ekstrem antara lain Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, serta Kota Bontang dan Samarinda.