DPRD Balikpapan Pastikan Aspirasi Warga Tetap Terakomodasi Meski Dana TKD Dipangkas

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Balikpapan. Kondisi ini menuntut pemerintah kota dan DPRD untuk menyesuaikan arah pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menjelaskan bahwa pengurangan TKD secara signifikan berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam merealisasikan berbagai program masyarakat. Ia menegaskan, pemangkasan tersebut akan memengaruhi jumlah aspirasi warga yang bisa direalisasikan oleh DPRD setiap tahun.

“Biasanya kami bisa menampung sepuluh aspirasi masyarakat, tapi dengan adanya pengurangan dana, kemungkinan jumlahnya menurun. Ini tentu berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat warga,” ujarnya, Kamis (6/11).

Japar memaparkan, berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Balikpapan, nilai pemotongan anggaran pada APBD Murni 2026 mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas pembangunan.

Politisi PKS itu menambahkan, kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya dirasakan Balikpapan, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia. Sebagian besar dana daerah kini terserap untuk mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), yang mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan lokal.

“Banyak daerah mengalami hal yang sama karena dana daerah dialihkan untuk program nasional. Akibatnya, ruang gerak fiskal untuk pembangunan lokal semakin sempit,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Balikpapan memastikan seluruh aspirasi warga tidak akan dihapus, melainkan hanya ditunda pelaksanaannya hingga kondisi keuangan daerah membaik.

“Kami sampaikan ke masyarakat bahwa usulan mereka tetap dipertahankan. Pelaksanaannya hanya menunggu fiskal daerah kembali stabil,” tegas Japar.

Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD agar tidak terlalu membebani pemerintah daerah. DPRD, kata Japar, akan terus memperjuangkan aspirasi warga agar kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan.

“Kami berkomitmen menjaga agar aspirasi rakyat tetap mendapat ruang dalam perencanaan pembangunan daerah. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan kebijakan sehingga program daerah bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Sumber: DPRD Kota Balikpapan