DPRD Berau Bahas Strategi Efisiensi Anggaran Usai Pemangkasan DBH Bersama DPRD Balikpapan

Gerbangkaltim.com, Balikpapan — Dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Menyikapi hal itu, DPRD Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (24/10/2025) untuk membahas strategi efisiensi dan penyesuaian anggaran tahun 2026. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Balikpapan dan diterima oleh perwakilan Sekretariat Humas dan Protokol DPRD setempat.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Namun, pemangkasan DBH membuat sejumlah pos anggaran harus disesuaikan kembali agar tidak mengganggu stabilitas program pembangunan.

“Kami ingin memastikan efisiensi dilakukan dengan hati-hati agar program prioritas masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai pemangkasan justru menghambat pelayanan publik,” tegas Subroto.

Menurutnya, Kabupaten Berau menghadapi penurunan anggaran cukup besar, mencapai Rp1,7 triliun dari total awal Rp4,7 triliun. Oleh karena itu, DPRD Berau berupaya melakukan efisiensi terhadap kegiatan operasional, seperti perjalanan dinas dan pengadaan yang tidak mendesak, guna menjaga keberlanjutan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, perwakilan DPRD Balikpapan menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka menilai diskusi lintas daerah seperti ini penting untuk berbagi praktik terbaik dalam menghadapi tantangan keuangan daerah.

“Balikpapan juga mengalami situasi serupa. Kami menekankan efisiensi bukan hanya soal pemangkasan, tetapi bagaimana anggaran yang terbatas bisa dikelola lebih efektif untuk memberi dampak maksimal,” ujar salah satu anggota Komisi IV DPRD Balikpapan.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal kolaborasi antardaerah dalam menghadapi kebijakan fiskal yang ketat. Kedua DPRD sepakat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada kebutuhan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyusun strategi efisiensi anggaran.

Sumber: DPRD Kota Balikpapan