DPRD Balikpapan Minta Pengawasan Distribusi Pangan Diperketat Menjelang Ramadan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi bahan pangan menjelang bulan Ramadan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan potensi kenaikan harga di pasar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan bahwa lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan merupakan pola tahunan yang harus diantisipasi secara serius. Tanpa pengawasan yang memadai, kondisi tersebut rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu melalui praktik penimbunan barang.

“Setiap tahun, menjelang Ramadan permintaan bahan pokok pasti meningkat. Kalau pengawasannya lemah, ada peluang pihak tertentu menahan stok sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga,” ujar Japar, Selasa (20/1/2026).

Menurut dia, Dinas Perdagangan memegang peran penting dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, mulai dari tingkat distributor hingga pasar tradisional.

DPRD, khususnya Komisi II, akan terus melakukan pengawasan agar langkah-langkah pengendalian yang disiapkan pemerintah daerah dapat berjalan efektif.

Japar menjelaskan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sejumlah komoditas pangan kerap mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan. Di antaranya cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur.

“Sementara untuk beras, sejauh ini kondisinya masih relatif stabil. Fluktuasinya ada, tetapi tidak terlalu signifikan,” katanya.

Ia menilai stabilitas harga masih bisa dijaga selama koordinasi antar instansi berjalan dengan baik dan pengawasan di lapangan dilakukan secara konsisten. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi.

“Saat ini situasi masih aman, tetapi jangan sampai lengah. Pengawasan harus terus dilakukan agar masyarakat tidak terbebani,” ucap Japar.

Selain peran pemerintah, ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dan media dalam memantau kondisi pasar. Menurutnya, laporan cepat dari masyarakat terkait indikasi kelangkaan atau penimbunan akan sangat membantu penanganan di lapangan.

“Kalau ada gejala penimbunan atau harga melonjak tidak wajar, segera laporkan. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan bisa cepat ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut,” pungkas Japar Sidik.