DPRD
Juru bicara Partai Nasdem include PKB, Parlindungan Sihotang yang membacakan pendapat akhir fraksi Raperda 2023, Selasa (29/11/2023).

Fraksi Partai Nasdem include PKB Beri Catatan Kinerja Wali Kota

image_pdfimage_print

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Fraksi Partai Nasdem include PKB memberikan beberapa catatan terhadap kinerja Wali Kota Balikpapan yang disampaikan juru bicaranya di rapat paripurna ke-29 masa sidang III tahun 2022, yang digelar di Ballroom Hotel Platinum, Selasa (29/11/2022).

Adapun agenda dalam Paripurna tersebut terkait Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dihadiri juga unsur pimpinan dan Anggota DPRD, dari Pemerintah Kota dipimpin langsung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Juru bicara Partai Nasdem incloude PKB, Parlindungan Sihotang yang membacakan pendapat akhir fraksi Raperda 2023 menerima nota penjelasan Walikota Balikpapan hanya saja ada beberapa catatan yang disoroti antara lain terkait masalah BPJS gratis yang masih tak tersalurkan agar dapat dievaluasi kembali oleh Wali Kota karena dinilai tidak tepat sasaran.

”BPJS kelas III hanya digunakan untuk persyaratan transaksional tidak dipakai perobatan, ” ujarnya.

Poin kedua, menyoroti terkait pejabat pemerintahan yang hingga sampai saat ini belum definitif sehingga keberadaan mereka tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena mereka tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan satu keputusan.

“Ini kendala yang ada di pemerintahan saat ini, banyak pejabat sementara atau pelaksana tugas yang tidak bisa berikan keputusan, ” jelasnya.

Poin selanjutnya, masalah keberadaan tenaga ahli Wali Kota juga menjadi sorotan sebab Pemkot Balikpapan sudah memiliki staff ahli.

“Kalau tenaga ahli ini dipakai dari anggaran pribadi wali kota kami tidak masalah , tetapi kalau itu diambil dari anggaran APBD apa gunanya staff ahli yang sudah ada. Itu yang kami pertanyakan,”ujarnya.

Dalam kesempatan in Parlindungan juga menekankan poin ketiga terkait pengiriman atlet di Kota Balikpapan agar tidak ada masalah seperti pengiriman atlet untuk Porprov di Berau beberapa waktu lalu.

“Semoga kedepannya Pemkot Balikpapan agar lebih Profesional dan lebih baik lagi dalam membina para Atlet kota Balikpapan, sehingga tidak terjadi hal yang serupa,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *