GEPAK Kuning Pertimbangkan Beralih ke Oposisi, Kritik Minimnya Pelibatan Publik
Balikpapan, Gerbangkaltim.com — Ketua Umum GEPAK Kuning Kalimantan Timur, Suriansyah atau yang akrab disapa Prof, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat ini tidak memberikan ruang dialog yang cukup bagi kelompok masyarakat yang sejak awal berjuang memenangkan pasangan HARUM pada Pilgub Kaltim lalu.
Menurut Suriansyah, GEPAK Kuning sejak awal telah menyatakan komitmen penuh dalam memperjuangkan HARUM menuju kursi Kaltim 1. Namun, setelah pasangan tersebut menjabat, ia menilai aspirasi pihaknya justru tidak mendapat tempat sebagaimana yang mereka harapkan.
“Sejak awal perjuangan menuju Kaltim 1, kami berkomitmen untuk mendudukkan HARUM menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Suriansyah dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa GEPAK Kuning selama ini tetap mendorong agar pemerintahan HARUM melakukan penyesuaian Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tambahan Keuangan Daerah (TKD) demi pemerataan pembangunan. Namun, menurutnya, perwakilan yang diundang berdiskusi oleh Gubernur Kaltim hanya berasal dari kelompok tertentu.
“Hingga detik ini pun kami masih berupaya menyuarakan agar Kaltim yang dinakhodai HARUM bisa mendapatkan penyesuaian PAD dan TKD. Tapi kenapa yang diundang berbicara oleh Gubernur Kaltim hanya itu-itu saja?” tegasnya.
Suriansyah menyebut, apabila pola komunikasi tertutup ini terus berlanjut, GEPAK Kuning mempertimbangkan untuk mengambil sikap baru sebagai bentuk protes.
“Jika terus seperti ini, maka kami lebih baik melepaskan diri dan menjadi bagian dari oposisi. Kami akan fokus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur sejak dilantik, karena sampai hari ini masih sangat jauh dari kata berhasil dalam mewujudkan janji kampanye,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Suriansyah menegaskan bahwa sikap tegas ini diambil sebagai bentuk kekecewaan sekaligus tanggung jawab moral GEPAK Kuning dalam memastikan jalannya pemerintahan di Kaltim tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat.
BACA JUGA
