Hari May Day 2025, SP GBB Suarakan Penempatan Pimpinan Cabang PT PTC, Jaminan Sosial Hingga Sosialisasi BPJS Kesehatan Sangat Minim

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Serikat Pekerja Garda Borneo Bersatu (SP GBB) yang bernaung di bawah Federasi Serikat Pekerja Nusantara Bersatu (FSPBN) mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional”. Tahun ini beberapa petisi yang di layangkan SP GBB kepada Direksi PT Pertamina Training & Consulting (PTC) adalah menempatkan pimpinan cabang di Kota Balikpapan.

Menurut Ketua Umum SP GBB Balikpapan, Yusdi biasa di sapa Boy, perwakilan kantor PT PTC di Balikpapan sejak tahun 2021 telah di isi oleh personel pelaksana lapangan tanpa kehadiran struktur kepemimpinan formal. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas pengambilan keputusan serta memperlemah koordinasi antara pekerja daerah dengan manajemen pusat.

“Sejalan dengan semangat May Day 2025, kami mendesak manajemen PT PTC untuk mengambil langkah konkret dalam memperkuat hubungan industrial melalui penempatan pimpinan cabang di Balikpapan. Ini merupakan bentuk komitmen terhadap keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dunia kerja.” tegas Yusdi kepada awak media, Kamis (1/5/ 2025)

Yusdi menjelaskan, pihaknya juga telah menyerap aspirasi, terkait keluhan para pekerja dan mendorong dilakukan evaluasi serta kajian ulang, khususnya terkait pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Beberapa isu yang disoroti antara lain :

1. Jaminan Pensiun : Mulai 2025, manfaat Jaminan Pensiun (JP) hanya dapat dicairkan saat peserta mencapai usia 59 tahun, meskipun telah tidak aktif bekerja. SP GBB berharap batas usia pencairan tersebut dapat diturunkan, sehingga pekerja dapat segera merasakan manfaat dari program tersebut.

2. Minimnya Sosialisasi BPJS Kesehatan: Kebijakan yang menetapkan 144 jenis penyakit harus ditangani terlebih dahulu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, atau praktik dokter mandiri belum tersosialisasi secara optimal, mengakibatkan banyak pekerja kesulitan memahami hak, manfaat, dan prosedur pelayanan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SP GBB, Indra Romansyah, pihaknya mendorong pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi sistem jaminan sosial, memperbaiki komunikasi publik, dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara adil dan transparan.

”Kami juga menekankan , akan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja. Pemeriksaan ini seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan karier pekerja, bukan dijadikan ajang komersialisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Indra mengaku, untuk kesehatan pekerja bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan aset utama perusahaan. Kami berharap pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara jujur dan profesional, serta tidak dijadikan komoditas yang merugikan pekerja. Masa depan perusahaan bergantung pada kesejahteraan para pekerjanya.

”Kami berharap [ada peringatan May Day 2025 dapat menjadi momentum nyata untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional, menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis, memperkuat perlindungan pekerja, serta menegakkan prinsip keadilan di tempat kerja. Permohonan resmi terkait penempatan pimpinan cabang ini juga telah ditembuskan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan serta Federasi Serikat Pekerja Nusantara Bersatu,” tutupnya.