Kapolri Perintahkan Hukuman Berat bagi Oknum Brimob di Maluku, Proses Diminta Transparan

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar di Maluku hingga meninggal dunia. Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).

Kapolri menyatakan telah memerintahkan jajaran terkait agar memberikan sanksi seberat-beratnya apabila terbukti bersalah. Ia juga meminta proses hukum berjalan menyeluruh, baik dari sisi pidana umum maupun pelanggaran kode etik internal kepolisian.

“Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan tegas dan seberat-beratnya. Proses harus tuntas dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menginstruksikan Polda Maluku bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan pendalaman secara komprehensif. Penanganan perkara ini, menurutnya, tidak boleh setengah-setengah dan harus diselesaikan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolri juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penyidikan agar publik dapat memantau perkembangan kasus secara terbuka. Ia meminta jajaran Humas Polri menyampaikan informasi secara berkala melalui forum resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum anggota Brimob tersebut menjadi sorotan publik dan memicu keprihatinan luas. Oleh karena itu, Kapolri memastikan bahwa institusi Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Ia kembali mengingatkan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Polri menerapkan prinsip reward and punishment secara konsisten. Personel yang berprestasi akan diberikan penghargaan, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran akan menerima sanksi tegas tanpa pandang bulu.

“Kita semua terikat aturan. Siapa pun yang melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Langkah tegas ini diharapkan dapat menjaga integritas institusi Polri sekaligus memastikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Sumber: Divhumas Polri