Kemenpan RB Cari Solusi Terbaik Untuk Selesaikan Masalah Tenaga Honorer NON ASN

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah pusat melalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih mencari solusi jalan terbaik untuk menyelesaikan pegawai Non ASN.

“Kami diperintahkan bapak presiden untuk mendengar dan menyelesaikan Non ASN, karena memang ada UU Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga honorer, dan juga ada PP-nya, “ ujar Menteri PAN RB, Abdulloh Azwar Anas, usai mengikuti kegiatan Rakernas APPSI di Balikpapan, Jumat (24/2/2023).

Menpan RB menambahkan, namun didalam UU tersebut ada diberi waktu dimana batas waktunya di November 2023, sehingga masih ada kesempatan untuk melakukan pendataan.

“Sisanya kan dulu masih 400 ribu, maka kami lakukan pendataan dan munculah angka 2,3 juta orang Non ASN, tapi dari jumlah tersebut yang menanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak jumlahnya 1,8 juta,” tegasnya.

Ditambahkan, keadaan ini menjadi PR bersama pemerintah pusat dan daerah karena di satu sisi semua pihak menginginkan penyelenggaraan birokrasi yang professional, sedangkan disisi lain di sistem rekrutmen ini masih muncul berbagai hal yang tidal bisa dipungkiri di daerah.

“Maka kami sedang mencari opsi jalan tengah dengan melibatkan APPSI, kami sudah bertemu dengan Pa Isran Ketua APPSI dan sudah mendengar rekomendasi mereka, juga APEKSI mas Bima, dan APKASI pa Sultan Riska dan seterusnya,” tegasnya.

Anas menambahkan, pihaknya juga sudah bertemu dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, dan sudah mendapatkan formula rumusan untuk mengatasi masalah tersebut.

“Insya Allah kita sudah rumuskan jalan tengahnya dan akan kita laporkan ke Bapak Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Dijelaskanya, skema yang akan disampaikan ini merupakan win win solution karena skema ini juga menyangkut tentang keuangan daerah.

“Contoh tahun ini, tadinya kita mau tuntaskan tahun 2023 ini yang prioritas dulu yakni Pendidikan dan Kesehatan, kita siapkan 700 ribu untuk formasi guru, tapi ternyata baru bisa diserap oleh dari baru 400 ribu,” ungkapnya.

Dan ini menunjukan ada urusan daerah yang perlu di dengar, katanya, dan ternyata terkait dengan anggaran.

“Nah inilah yang masih sedang kita diskusikan,” tutupnya.