BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Kalimantan , mencatat setidaknya ada 13 pelaku usaha di Kaltim, Kaltara, Kalteng, Kalsel dan Kalbar yang tidak kooperatif dalam menjalankan sanksi.
KPPU Kanwil V Balikpapan mencatat, sejak 2006 sampai Agustus 2019 ada 19 putusan yang inkracht dengan total denda Rp 36,47 miliar, namun yang dibayar ke negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp10,99 miliar. Jadi sebesar Rp 25,48 miliar lagi belum dibayar oleh perusahaan tersebut sampai sekarang.
“Dari 60 terlapor 13 putusa belum dilaksanakan dengan 25 orang terlapor dengan total denda sebesar Rp25,48 miliar. . KPPU sudah memberikan ruang, untuk mencicil denda pelaku usaha jasa konstruksi yang telah melakukan pelanggaran persaingan usaha ini,” ujar Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra didampingi Direktur Investigasi KPPU RI Goprera Panggabean dan Kakanwil V KPPU Kalimantan M Hendry Setyawan, Jumat (23/8/19).
Perkara yang terbanyak adalah Pasal 22 mengenai persekongkolan, lanjut Guntur, untuk itu dalam tempo 30 hari KPPU akan menilai kembali dari puluhan pelaku usaha yang tidak kooperatif tersebut dan KPPU akan menindaklanjutinya sesuai aturan perundang-undangan soal persaingan tidak sehat.
“Jika tidak ditanggapi, KPPU akan menyerahkan 13 putusan yang inkracht ini pada penyidik, atau akan kita eksekusi lewat pengadilan,” ujar Guntur.
Direktur Investigasi KPPU RI Goprera Panggabean menambahkan, secara nasional, sejak tahun 2001 hingga Agustus 2019, putusan inkracht mencapai 137 putusan dengan 516 terlapor dan total denda (piutang inkracht) Rp646,25 miliar.
Baru dibayar Rp388,94 miliar sehingga denda yang belum dibayar mencapai Rp257,34 miliar.
Berdasarkan data diperoleh dari KPPU Wilayah V, ada 25 perusahan yang tidak kooperatif masing-masing CV RI, PT MA, PT SY, PT SE, KSO PT CI dan PT AD, PT HA, PT PE, PT SU, PT KH, PT KE, PT TA, PT PA, PT SY, PT DW, CV TI, PT KA, PT JA, PT ME, PT JA, PT MA, PT ME, PT JA dan PT ME. (mh/gk)
