Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menyerap masukan terkait dengan bantuan sosial (bansos) dan pemanfaatan Asrama Haji Batakan Balikpapan
Rombongan Komisi III DPR RI ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dyah Pitaloka dan diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Agus Hari Kesuma, serta perwakilan dari Kementerian Agama provinsi serta UPT Asrama Haji Batakan yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Selasa (9/11/2021).
Sekda Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli mengatakan, persoalan penanganan orang terlantar dan pandemi Covid-19 dilakukan dengan bersama-sama berbagai pihak seperti orang terlantar dengan Dinsos Kota maupun Dinsos Provinsi termasuk untuk bansos bagi masyarakat yang masuk kategori PKH.
“Bersama Kementerian Agama, kita manfaatkan Asrama Haji Batakan untuk lokasi isoter dan lokasi centra vaksinasi,” ujarnya.
Kadinsos Provinsi Kaltim, Agus Hari Kesuma menerangkan, banyak orang terlantar di Kaltim rata-rata berasal dari luar daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, mereka diajak ke Kaltim untuk bekerja disawit atau tambang, tapi setelah sampai di Kaltim malah tidak jelas nasibnya karena pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai.
“Kami juga sudah menyiapkan beberapa panti untuk menampung warga yang terlantar ini sambil berkomunikasi dengan daerah asal untuk proses pemulangannya,” jelasnya.
Terkait warga yang menerima bantuan, Dinsos juga sudah melakukan pendataan yang diserahkan ke Kementerian Sosial untuk memvalidasi, terkadang hasil validasi berbeda dari jumlah yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan.
“Kam data 128 ribu orang, tapi dari hasil validasi Kementerian hanya hanya 68 ribu yang dapat bantuan, hal inilah yang sering terjadi masalah di lapangan, untuk itu pemprov Kaltim punya inisiatif menanggung yang tidak tercover tersebut untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Ketua Rombongan Dyah Pitaloka mengatakan, bahwa kunjungan kerja spesifik ini untuk mendengar fakta di lapangan serta masukan dan usulan yang akan dibawa pada rapat kerja bersama menteri dan kepala badan terkait dengan bansos, serta pemanfaatan asrama haji.
“Kunjungan kerja hari ini menjalankan fungsi pengawasan sekaligus ada keinginan kita ikut berkontribusi peningkatan pelayanan baik asrama haji secara umum untuk jamaah haji indonesia yang umroh maupun haji,” ujar Dyah Pitaloka.
Selain itu, Komisi VIII DPR juga ingin melihat dan mengetahui bagaimana perencanaan dan perlu adanya gambaran kondisi di daerah baik kota maupun provinsi. Diantaranya bagaimana kesiapannya apakah juga diluaskan fungsi asrama haji untuk umroh.
“Kami butuh jawaban untuk gambaran secara normatif atau teknis di daerah program keberangkatan umroh dan haji dengan bagaimana peningkatan fungsi Embarkasi Haji,” paparnya.
Dyah menambahkan, terkait pengawasan dan faktor kesehatan di tengah pandemi jangan sampai saat jamaah haji ke tanah suci hasil PCR beda dengan yang di tanah air hingga para jamaah haji dipulangkan kembali.
“Nah ini yang ingin kami mendapatkan gambaran itu di Kaltim, bagaimana program- program kementerian sosial seperti bansos atau penanganan warga terlantar dalam artinya trafficking yang dikembalikan ke daerah,” akunya.
Semu masukan dan perbaikan akan diakomodir, dan bisa menjadi masukan dalam pembahasan kami di DPR untuk penentuan anggaran pada Tahun 2022 mendatang.
