Mendagri Lantik Akmal Malik Sebagai Pj Gubernur Kaltim

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik secara resmi Akmal Malik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

Pelantikan Pj Gubernur Kaltim ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Dimana, Keppres diteken Presiden Joko Widodo tepatnya pada 29 September 2023.

Akmal Malik sebelumnya menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menggantikan posisi Gubernur Kaltim Isran Noor yang telah habis masa jabatannya per 1 Oktober, untuk bekerja dengan masa jabatan selama satu tahun ke depan.

“Saya Mendagri atas nama Presiden RI dengan resmi melantik saudara Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Kalimantan Timur berdasarkan keputusan Presiden Nomor 87/P tahun 2023 tanggal 29 September,” ujar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia tidak tahu banyak soal penunjukkannya dirinya sebagai Pj Gubernur Kaltim. Ia mengetahuinya dari media, dimana ia diusulkan oleh DPRD Provinsi Kaltim.

“Nggak ada dihubungi (terkait penunjukkan). Memang ketika itu, saya nggak tahu siapa yang menghubungi. Waktu itu (dari) media ya, (ada) masukan. Saya bilang DPRD kan representasi masyarakat Kaltim, kita hormati prosesnya. Kemudian nama kita masuk lima besar,” ucapnya.

“Saya sebagai warga negara dan ASN, saya siap. Saya ‘TNI’, Taat Nurut Instruksi. (Diberi) Perintah, siap siap saja,” tambahnya.

Sebagai Pj Gubernur Kaltim, Akmal menambahkan, akan mengerjakan cukup banyak tugas mulai dari mengawal netralitas ASN, mempersiapkan pemilu, pilkada, membuat reformasi birokrasi, dan mendukung kebijakan strategis nasional berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di samping itu, dia juga masih menunggu arahan-arahan spesifik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Terkait IKN tentunya adalah bagaimana membangun konektivitas, sinergitas antara Kalimantan Timur, IKN, dengan seluruh daerah di sekitarnya. Ini bukan persoalan kepentingan, tapi kebutuhan nasional,” ujarnya.

“Jadi tidak persoalan apa, tapi ini adalah bagaimana kita membangun Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tidak mendikotomikan apapun. Tapi kita ingin kebijakan strategis nasional ini sukses. Tentunya sebagai bagian dari Indonesia, kita berkewajiban untuk mensukseskan itu,” tuksanya.

Selain itu, kata dia, ia juga akan melakukan pemetaan terlebih dulu terkait proyek IKN. Untuk itu, dia mengatakan akan menjaring masukan dari Gubernur Kaltim sebelumnya Isran Noor, para bupati, tokoh masyarakat, DPR RI, DPD RI terkait proyek tersebut.

“Saya pasti akan bertanya banyak sama teman-teman media nanti. Kira-kira bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi yang baik. Saya ingin mengajak teman-teman media juga. Ayo kita bersama-sama juga membangun Indonesia. Karena Kalimantan kan adalah Indonesia,” paparnya.

Akmal juga mengatakan selama ini Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor, juga telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Akmal mengatakan akan meneruskan kebijakan-kebijakan Isran yang telah berjalan dengan baik selama ini.

“Dan juga teman-teman wali kota, bupati, sudah membuat banyak terobosan bagus, kita teruskan. Ke depan, pembenahan komunikasi dan koordinasi menjadi hal-hal yang kita perlu optimalkan,” ucapnya.

Akmal Malik menegaskan, Mendagri Tito memintanya untuk mendorong proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Khusus yang di Kalimantan Timur juga mendorong dan mendukung proses IKN yang sekarang sedang berlangsung, kita tahu IKN ini terletak di Kalimantan Timur, dan kemudian kolaborasi dengan Badan Otorita (IKN) menjadi penting,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga menginginkan Akmal memastikan pemerintahan tetap berjalan. Akmal, juga diminta Tito untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional maupun daerah.

“Misalnya tentang penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi,” ucap Tito.

Tito juga meminta kepada Akmal untuk mengkonsolidasikan ke dalam dengan Forkopimda, para staf, dan juga para Bupati dan Walikota. Karena Akmal adalah seorang birokrat dan ASN yang apolitik, Tito berharap tidak ada sekat-sekat politik dengan para bupati dan walikota.

“Dan tentu agenda yang lain adalah untuk menjaga sistem yang kondusif, situasi kondusif untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 baik pemilu presiden wakil presiden dan legislatif, serta Pilkada 2024, termasuk khusunya masalah anggaran,” ungkapnya.
“Anggaran untuk para penyelenggara, untuk Pilkada harus dimasukan di anggaran dan kemudian membantu KPU l, Bawaslu, penyelenggara untuk mempersiapkan sarana prasarana termasuk kelancaran distribusi logistik,” tukasnya.

Catatan Khusus dari Mendagri
1. Berkolaborasi mendorong kelancaran proses pembangunan IKN
2. Mengerjakan prioritas baik nasional maupun daerah: penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi
3. Konsolidasi dengan Forkopimda, para staf, dan juga para bupati dan wali kota
4. Jaga sistem dan situasi yang kondusif untuk menyukseskan pemilu 2024.