Menteri KLHK
Menteri KLHK RI Siti Nurbaya Bakar menghadiri Confrence of the parties (COP 28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023

Menteri KLHK Sebut Partisipasi Masyarakat Keunggulan Indonesia Dibandingkan Negara Lainnya di COP28

image_pdfimage_print

Dubai, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Indonesia mengharapkan pelaksanaan Confrence of the parties (COP 28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023 akan menjadi titik balik untuk mengakselerasi aksi iklim di dekade kritis ini.

Menteri KLHK RI Siti Nurabaya Bakar mengatakan, sikap Indonesia ini akan disampaikan dalam agenda World Climate Action Summit (WCAS), yang akan dihadiri oleh kepala negara yang terikat konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim.

“Pertama tererat dengan posisi Indonesia terhadap Global Stocktake yang menjadi kesepakatan fundamental dalam Perjanjian Paris di 2015 lalu,” ujarnya.

Dikatakannya, inklusivitas pencapaian target kolektif dan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memerlukan keterlibatan seluruh pihak dari berbagai elemen masyarakat, serta pentingnya keseimbangan antara aksi dan pendanaan mitigasi dengan aksi dan pendanaan adaptasi. Dimana keunggulan Indonesia dalam COP 28 ini adalah partisipasi masyarakatnya dalam turut dalam semua kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

“Selama 10 tahun saya menjabat, keunggulan Indonesia ini adalah partisipasi masyarakatnya yang itu tidak dimiliki negara lain,” tukasnya.

Dikatakannya, dari tahun 2015 saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,3 Giga Ton, padahal kira-kira harusnya 1,6 Giga Ton saja. Angka ini terus mengalami turun naik hingga tahun 2019 kembali meningkat saat itu emisinya mencapai 1,84 Giga Ton dengan proyeksinya 1,9 Giga Ton.

Kemudian di tahun 2020, lanjutnya, kembali mengalami penurunan menjadi hanya 1,05 Giga Ton dari proyeksi 2 Giga Ton. Di tahun 2021 naik jadi 1,1 Giga Ton dengan proyeksi 2,03 Giga Ton dan di tahun 2022 diproyeksikan 2,1 namun kenyataannya hanya 2,1 Giga Ton.

“Apa yang membuat emisi ini banyak, ini dari sektor kehutanan, data di tahun 2019 dari 2,84 Giga Ton sumbangan sektor kehutanan sebesar 922 juta ton, tapi di tahun 2020 angka ini turun menjadi 182 juta ton saja,” ujarnya.

Lalu di tahun 2021, lanjutnya, naik lagi menjadi 2,4 juta ton dan 2,8 ton, kemudian di tahun 2022 menjadi 2,2 juta ton.

“Makanya di tahun 2023, yang tahun sekarang ini, kebakaran-kebakaran yang terjadi, mati-matian kita jagain, semua pihak mulai pemda, masyarakat peduli api, manggala agni, TNI-Polri semuanya terlibat, sampai dirjen-dirjen turun ke lapangan beberapa bulan,” jelasnya.

“Nah, karena EL Nino katanya, maka tahun itu kita jagain Riau mulai bulan Maret 2023, kemudian Sumatera Selatan yang berat sampai kualitas udaranya buruk namun di awal November 2023 kondisinya sudah aman, termasuk Kalteng dan Kalsel yang rawan, tapi sudah bisa kita tasi artinya sudah ada sistem yang ada, sehingga dari sektor forest and other land use Indonesia berhasil mengelola dengan sistematis,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang emisi gas rumah kaca dari sektor energi, dimana di tahun 2019 sebesar 636 juta ton, tahun 2020 sebanyak 584 juta ton, di tahun 2021 sebanyak 598 juta ton.

“Nah di tahun 2022 angkanya naik jadi 715 juta ton, ini karena industry bergerak kembali pasca Covid-19,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam kasus ini sektor energi tidak boleh dipersalahkan karena di negara-negara maju sudah selesai dengan masalah kesejahteraannya di bidang energi di tahun 70-an, sedangkan bangsa Indonesia masih belum.

“Ukurannya adalah pemakaian listrik, dimana negara maju warga sudah menggunakan listrik sebesar 5400 perkapita nya, sedangkan kita di Indonesia masih baru 1200 -1400 perkapita nya. Makanya di Internasional saya bilang jika memaksa Indonesia menekan bidang energi akan berat karena rakyat juga harus Sejahtera,” ujar Siti.

Namun demikian, Presiden Jokowi memberikan jalan keluar saat memimpin presidensi di Bali tahun 2022 lalu dengan mengajak Amerika, Inggris, Korea, Jepang dan Denmark untuk bersama-sama melakukan transisi dari energi ke EBT atau yang disebut dengan janji 20 Miliar Dollar.

“Nah sekarang masih kerja terus, bolak balik aktif Menkomarinvest dan Menteri ESDM dengan Pertamina dan PLN mengembangkan investasi-investasi, dimana salah satunya meresmikan PLTS Cirata, kemudian Ground Breaking Hydro Power Green Industri di Kaltara, jadi presiden minta kita memberikan contoh kongkret di tahun ini disektor energi,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLANL-MEI
hosting terpercaya
tes