Pemkot
Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas meresmikan MPP di 26 kabupaten/kota secara virtual disaksikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Dimana salah satunya yang diresmikan adalah MPP Kota Balikpapan.

Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas Meresmikan MPP Balikpapan

image_pdfimage_print

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas meresmikan MPP di 26 kabupaten/kota secara virtual disaksikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dimana salah satunya yang diresmikan adalah MPP Kota Balikpapan.

Pada kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan pencanangan birokrasi tematik di Jakarta, yang diikuti daerah-daerah melalui video conference.

Di MPP Kota Balikpapan sendiri saat ini telah tersedia 26 unit pelayanan publik (UPP) dengan 142 layanan. Keberadaan MPP ini menjadi salah satu upaya reformasi birokrasi oleh pemerintah, melalui perbaikan pelayanan publik.

Sebelumnya pada 28 Juni 2022 telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman MPP yang disaksikan pula oleh wakil presiden. Sebanyak 77 MPP juga telah diresmikan hingga akhir November 2022 lalu.

“Reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas. Apalagi beban. Namun kebutuhan atau keharusan. Karena jadi daya ungkit dan akselerator tercapainya pembangunan nasional,” ungkap Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya. Senin (5/12/2022).

Menurutnya Indonesia ingin mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis, menuju birokrasi kelas dunia. Namun untuk mencapai cita-cita ini masih ada tantangan nyata.

Ia menuturkan, dengan adanya penambahan 26 MPP lagi, maka total ada 103 MPP.

“Harapannya, ini tidak hanya menandakan keberhasilan target 2022, tapi juga bentuk konkret, hasil kolaborasi antar sektor. Menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengharap, ke depan MPP di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas.

“Kementerian PAN RB segera rumuskan dan laksanakan MPP yang lebih dinamis. Dengan optimalkan kemajuan teknologi melalui platform digital,” ujar wakil presiden.

Selanjutnya juga dibutuhkan sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan yang masih tumpang tindih. Dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik di MPP.

Kedua, Kementerian Investasi diharapkan segera menyempurnakan tim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Terakhir, Bappenas dan Kementerian Keuangan diharapkan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah.

“Khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya masih rendah,” tegasnya.

Ia pun meminta Menteri PAN RB dan Mendagri, bersama-sama Sekretaris eksekutif KPRBN, menyelesaikan desain MPP Digital.

“Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah-daerah lain. Hingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dipastikan tercapai,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *