Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III DPRD Kota Balikpapan berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada pekan depan.
Pemanggilan ini, terkait penanganan titik banjir semakin bertambah disejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Bahkan ketinggiannya hampir dua meter, dimana banjir terparah terjadi di Jalan MT haryono ataupun jalan Beler.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra mengatakan, RDP tersebut akan mendengar penjelasan Dinas PU terkait upaya penanganan banjir yang dilakukan.
“Kan penanganan banjir ini merupakan program prioritas Wali Kota Rahmad Mas’ud, ketika mau mencalonkan pada pilkada 2020,” ujarnya, Minggu (3/4/2022).
Nurhadi menegaskan, tahun 2022 ini anggaran yang dialokasikan untuk penanganan banjir cukup besar yakni mencapai Rp 150 miliar. Khususnya untuk proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
“Karena kita sudah menganggarkan untuk penanganan banjir, saya berharap ini direalisasikan,” jelasnya.
DAS Ampal menjadi pririotas, karena menyebabkan banjir khususnya di jalan MT Haryono hingga jalan Beler.
“Karena kita tahu muaranya yang jadi masalah DAS Ampal,” ungkapnya.
RDP ini juga bertujuan untuk memperkenalkan anggota Komisi III yang sekitar 70 persen baru setelah dilakukan roling alat kelengkapan dewan (AKD) baru-baru ini.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kini tengah menyiapkan untuk pembebasan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan bendali Sungai Ampal. Lokasi berada di kelurahan Sumber Rejo seberang Pasar Segar.
Proyek tersebut, masuk dalam proyek multiyears dimana pembangunan fisiknya akan dibiayai melalui APBN sedangkan untuk pembebasan lahan melalui APBD Kota Balikpapan.
“Itu kan secara keseluruhan Rp 150 miliar rencana tiga tahun, keliatannya sudah ditetapkan proyek multiyeras,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli
Rencananya pembebasan lahan targetnya akan dituntaskan dalam APBD Balikpapan 2022. Saat ini tengah disiapkan seluruh dokumen berkoordinasi dengan Badan Pertanahan.
