Nindya Karya Teken KPBU, 8 Tower Hunian ASN Dibangun di IKN

Nusantara, Gerbangkaltim.com — PT Nindya Karya (Persero) menandatangani kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan delapan tower hunian vertikal di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Penandatanganan kerja sama yang merupakan prakarsa badan usaha atau unsolicited PPP itu berlangsung di IKN, Rabu (14/10/2026).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono hadir dalam acara tersebut bersama jajaran OIKN. Dari Nindya Karya, hadir Direktur Utama Firmansyah, Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Eduard Batubara, serta Direktur Operasi 2 Arif Putranto.

Proyek tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 68.390 meter persegi dengan total luas bangunan 82.666 meter persegi. Delapan tower itu memiliki kapasitas 288 unit hunian, dengan luas masing-masing unit sekitar 190 meter persegi.

Hunian tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menunjang aktivitas pemerintahan di kawasan IKN.

Direktur Utama Nindya Karya, Firmansyah mengatakan, pembangunan hunian menjadi bagian penting dalam menyiapkan ekosistem pemerintahan di IKN.

“Adapun pembangunan hunian delapan tower memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal, menunjang aktivitas aparatur negara, serta membangun kualitas kehidupan di IKN,” ujar Firmansyah.

Menurut dia, Nindya Karya akan mengerahkan sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai target.

Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Nindya Karya Eduard Batubara menambahkan, konstruksi delapan tower tersebut dijadwalkan berlangsung selama 15 bulan.

Pelaksanaan proyek akan menerapkan standar Construction Excellence dengan penekanan pada ketepatan waktu, mutu pekerjaan, serta keselamatan konstruksi.

Proyek ini sebelumnya telah melalui tahapan pengadaan KPBU. OIKN pada Februari 2026 mengumumkan Nindya Karya sebagai pemrakarsa sekaligus peserta yang lulus prakualifikasi untuk proyek delapan tower hunian vertikal ASN, TNI, dan Polri di WP 1A-KIPP.

Pada Juli 2026, Nindya Karya kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender badan usaha pelaksana proyek tersebut.

Empat skema pembiayaan
Penandatanganan KPBU delapan tower tersebut juga menjadi bagian dari upaya OIKN memperluas sumber pembiayaan pembangunan Nusantara.

Basuki Hadimuljono sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OIKN menggunakan empat skema pembiayaan, yakni APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah.
.
“Untuk financing sekarang ini ada empat skema, APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah. Semuanya berjalan,” kata Basuki.

Basuki mengatakan, keberagaman sumber pembiayaan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Dalam skema KPBU, OIKN mencatat nilai proyek mencapai sekitar Rp134,22 triliun. Nilai tersebut mencakup proyek hunian dan jalan. Sementara komitmen investasi swasta telah mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor hingga 7 Agustus 2026.

Adapun dukungan APBN untuk pembangunan IKN hingga 2028 berada di kisaran Rp48 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan dan sarana pendukung.

Dengan demikian, proyek delapan tower hunian yang dikerjakan Nindya Karya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pengembangan ekosistem perkotaan IKN yang mencakup kawasan pemerintahan, hunian, konektivitas, hingga fasilitas pendukung lainnya.

OIKN sebelumnya juga menyebut pembangunan hunian melalui KPBU sebagai salah satu proyek yang diprioritaskan untuk memperkuat kesiapan fasilitas tempat tinggal bagi aparatur yang akan beraktivitas di Nusantara.