Otorita IKN Gandeng PNM, UMKM Lokal Dibidik Naik Kelas

Gerbangkaltim.com, Nusantara – Otorita IKN dan PNM mulai menjajaki peluang kerja sama untuk memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di kawasan Nusantara. Langkah ini diarahkan agar masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara dapat mengambil peran lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi kawasan.

Penjajakan tersebut dibahas saat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, Dradjad Hari Wibowo, bersama jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (3/8/2026).

Basuki menyampaikan bahwa dukungan terhadap pendanaan investasi dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kebutuhan penting dalam membangun ekosistem ekonomi di Nusantara.

“Kami sangat membutuhkan intervensi PNM ini,” ujar Basuki saat menerima rombongan PNM.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk melihat berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan pelaku usaha, hingga penguatan kapasitas UMKM di wilayah sekitar IKN.

Bagi Otorita IKN, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam perkembangan Nusantara. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi turut mengambil kesempatan sebagai pelaku ekonomi di kawasan ibu kota baru.

Komisaris Utama PNM Dradjad Hari Wibowo mengatakan, perusahaan memiliki pengalaman dalam pembiayaan sekaligus pendampingan usaha mikro dan ultra mikro. Program tersebut antara lain dijalankan melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Menurut Dradjad, pengalaman PNM tersebut dapat dikolaborasikan dengan agenda pembangunan IKN, terutama dalam mendukung penguatan ekonomi keluarga dan upaya pengurangan kemiskinan.

Ia menyebut target bebas kemiskinan pada 2035 yang menjadi bagian dari arah pembangunan IKN membuka ruang kolaborasi yang cukup luas.

“Ini ada banyak yang bisa kita lakukan dari PNM, termasuk melalui upaya kerja sama, misalnya dengan melibatkan Himbara,” kata Dradjad.

Potensi tersebut semakin besar jika melihat jumlah pelaku UMKM yang berada di wilayah delineasi IKN. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, terdapat 4.767 UMKM yang tersebar di tujuh kecamatan.

Ketujuh wilayah tersebut meliputi Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga.

Data tersebut dapat menjadi pijakan untuk memetakan kebutuhan pelaku usaha secara lebih terukur. Mulai dari kebutuhan modal, peningkatan kapasitas produksi, penguatan manajemen usaha, hingga akses pasar dapat menjadi bagian dari skema pendampingan.

PNM sendiri memiliki dua program utama yang relevan dengan sektor tersebut. ULaMM diarahkan untuk pembiayaan usaha mikro, sedangkan Mekaar berfokus pada pembiayaan sekaligus pendampingan ekonomi keluarga, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Program Mekaar telah berjalan sejak Desember 2015. Dalam pemaparan PNM, program tersebut telah menjangkau sekitar 23 juta nasabah melalui pendekatan pembiayaan berbasis kelompok dan pendampingan usaha.

Pendekatan pendampingan menjadi salah satu karakteristik yang membedakan model pemberdayaan PNM dengan pembiayaan perbankan konvensional. Tidak hanya memberikan akses modal, nasabah juga mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha.

Bagi pelaku UMKM di sekitar IKN, akses terhadap pembiayaan dan pendampingan tersebut berpotensi membuka peluang baru seiring tumbuhnya aktivitas ekonomi di Nusantara.

Otorita IKN berharap penjajakan dengan PNM dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. UMKM lokal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam rantai pasok serta berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring pembangunan IKN.

Dengan demikian, pembangunan Nusantara tidak hanya menghadirkan kawasan pemerintahan baru, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah sekitarnya.

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).