Pelunasan Haji 2027 Lebih Murah Rp3,38 Juta, Hetifah Tekankan Keselamatan Jemaah

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Penurunan biaya pelunasan ibadah haji 2027 sebesar Rp3,38 juta per jemaah diharapkan tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan selama berada di Tanah Suci. Kenyamanan, fasilitas, dan keselamatan jemaah harus tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan, efisiensi anggaran haji harus dilakukan tanpa mengurangi hak jemaah untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup diukur dari besarnya penurunan biaya, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji bertema “Memperkuat Sinergi Keuangan dalam Pengelolaan Haji” di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).

Dalam forum yang melibatkan DPR RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pemerintah, ulama, dan masyarakat tersebut, Hetifah menjelaskan bahwa penurunan biaya pelunasan merupakan hasil pembahasan panjang bersama pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Pembahasan dilakukan dengan mengevaluasi sejumlah komponen pembiayaan, termasuk biaya penerbangan, kebutuhan akomodasi, serta berbagai kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami di Komisi VIII itu sampai berminggu-minggu, rapatnya kadang sampai tengah malam. Tarik ulur dengan maskapai, dengan panja pemerintah ya, termasuk juga teman-teman BPKH selalu hadir,” ujar Hetifah.

Ia menyoroti biaya penerbangan sebagai salah satu komponen yang perlu dikaji secara cermat. DPR, kata dia, tidak ingin kenaikan biaya dari maskapai, termasuk akibat perubahan harga bahan bakar pesawat atau avtur, langsung dibebankan kepada calon jemaah.

“Namun, kami juga ingin ada kepastian dalam komponen pembiayaan tersebut. Jangan sampai ketika maskapai menaikkan biaya, kekurangannya begitu saja dibebankan kepada jemaah melalui penambahan biaya,” katanya.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah pada 27 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 ditetapkan sebesar Rp98,46 juta per jemaah.

Dari jumlah tersebut, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,64 juta. Sementara sekitar Rp43,81 juta lainnya berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Dengan demikian, sekitar 55,5 persen biaya penyelenggaraan haji bersumber dari pembayaran jemaah, sedangkan 44,5 persen ditopang nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Dalam perhitungan biaya pelunasan 2027, terdapat pula subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta dan saldo virtual account jemaah yang akan berangkat dengan rata-rata sekitar Rp3,4 juta.

Hetifah mengatakan, nilai manfaat tersebut merupakan hasil pengelolaan dana setoran calon jemaah melalui instrumen investasi dan penempatan dana sesuai prinsip syariah. Hasil pengelolaan itu berperan membantu meringankan beban biaya yang harus dibayarkan jemaah.

Meski demikian, ia mengingatkan pengelolaan dana haji tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya keuntungan investasi. Ada tiga aspek utama yang harus dijaga, yakni keamanan dana, optimalisasi nilai manfaat, dan pemerataan manfaat bagi seluruh jemaah.

“Tiga hal ini yang selalu kami dukung sekaligus awasi bersama DPR. Pertama, apakah uang jemaah sudah aman? Itu kuncinya. Kedua, apakah dana tersebut menghasilkan manfaat yang optimal? Ketiga, apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh jemaah secara adil?” ungkapnya.

Menurut Hetifah, pengelolaan dana haji memiliki tanggung jawab besar karena uang yang disetorkan masyarakat merupakan hasil kerja keras dan tabungan selama bertahun-tahun untuk mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.

Karena itu, pengelolaan dana juga harus memperhatikan kepentingan jemaah yang segera berangkat maupun calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Keduanya harus memperoleh manfaat secara adil tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan haji.

Ia mengibaratkan pengelolaan dana haji seperti merawat sebuah kebun. Dana yang dititipkan masyarakat tidak hanya harus dijaga keamanannya, tetapi juga dikembangkan agar menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.

“Ibarat sebuah kebun, kita tidak hanya ingin menjaga pohonnya tetap hidup, tetapi juga ingin pohon tersebut berbuah lebat. Buahnya bisa kita nikmati, tetapi pohonnya harus tetap sehat,” jelasnya.

Selain keberlanjutan, Hetifah juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan haji. Sinergi DPR, Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta masyarakat dinilai diperlukan untuk memastikan dana jemaah dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.

Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menitipkan dana, tetapi juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola dana haji.

Di sisi lain, Hetifah meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

Kebutuhan kelompok tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan selama berada di Tanah Suci.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan makanan yang sesuai dengan selera jemaah Indonesia, termasuk masyarakat asal Kalimantan, agar kebutuhan konsumsi tetap terpenuhi selama menjalankan ibadah.

“Tentu saja, perhatian khusus juga harus diberikan kepada jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi,” tegasnya.

Hetifah menegaskan, penurunan biaya haji memang menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Ia berharap jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan nyaman, memperoleh pelayanan sesuai rencana, serta kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Keberhasilan DPR bukan sekadar diukur dari turunnya angka biaya haji. Ukuran keberhasilannya adalah ketika jemaah bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan tenang, mendapatkan pelayanan sesuai rencana, seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan baik, serta dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat,” tutup Hetifah.