Pemkab Berau Turun Tangan Mediasi Sengketa Lahan PT TRH dan Petani

Asisten I Setda Berau M. Hendratno memimpin Rapat Koordinasi pembahasan sengketa lahan antara Gapoktan Komunitas Petani Sejahtera dan PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) di Ruang Rapat Kakaban Kantor Bupati Berau, Tanjung Redeb, Selasa (10/11/2026).

TANJUNG REDEB, Gerbangkaltim.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah tegas dan persuasif untuk memediasi konflik pertanahan yang membelit masyarakat di Kecamatan Sambaliung dengan pemegang izin kehutanan PT Tanjung Redeb Hutani (TRH). Sebanyak 19 kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Komunitas Petani Sejahtera mengusulkan agar lahan garapan seluas kurang lebih 2.500 hektare diresmikan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Aspirasi mendesak yang melibatkan ratusan kepala keluarga tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi yang difasilitasi Pemkab Berau di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau, pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan strategis ini mempertemukan perwakilan petani, manajemen PT TRH, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait demi menghimpun kejelasan data dan status kawasan.

Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan pertanahan ini secara obyektif melalui dialog terbuka, tanpa memihak secara sepihak dan tetap mengacu pada payung hukum yang berlaku.

“Kita ingin forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan fakta-fakta riil di lapangan berdasarkan data pendukung dan aspek hukum. Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak, baik kepada masyarakat maupun perusahaan. Oleh karena itu, kita harus menemukan solusi terbaik yang menjembatani kedua belah pihak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial,” ujar Hendratno di Tanjung Redeb.

Petani Klaim Garap Sejak 2010, PT TRH Tegaskan Status Konsesi

Berdasarkan permohonan resmi Gapoktan Komunitas Petani Sejahtera Nomor 0020/SPL/GAPOKTAN-X/2026 tertanggal 24 Oktober 2026, para petani mengaku telah mengelola kawasan hutan tanaman industri (HTI) tersebut secara swadaya sejak tahun 2010 dan semakin meluas pada 2014. Secara gotong royong, warga membuka akses jalan, memperbaiki drainase, serta menanam berbagai komoditas pangan.

Namun, gejolak mulai mencuat ketika lahan garapan dan tanaman produktif warga mengalami penggusuran. Para petani menuntut kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola dan mendesak skema TORA dapat diproses ke pemerintah pusat.

Di sisi lain, perwakilan PT TRH, Imadudin, membantah tuduhan bahwa area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perusahaan telah ditelantarkan sejak 2014. Pihaknya mengklaim tetap rutin melakukan patroli kawasan, sosialisasi hutan lestari, serta pemeliharaan batas resmi. PT TRH sejatinya telah menawarkan mekanisme kemitraan kehutanan seluas setengah hektare per KK untuk warga ber-KTP Sambaliung dengan catatan khusus tidak ditanami kelapa sawit dan lahan tidak diperjualbelikan.

“Jika disebut kawasan ini ditelantarkan, itu tidak benar. Kami memiliki dokumentasi kegiatan patroli dan penandaan batas. Mengenai usulan pelepasan TORA, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” jelas Imadudin.

Verifikasi Lapangan Jadi Kunci Penyelesaian

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berau, Lita Handini, mendukung penuh semangat petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui tanaman padi, jagung, dan hortikultura di tengah masifnya alih fungsi lahan sawit. Namun, ia mengingatkan pentingnya keabsahan legalitas lahan dan pencatatan resmi kelompok tani dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Dinas Pertanahan Berau juga menegaskan bahwa pelepasan status kawasan hutan menjadi non-kawasan (TORA) merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tingkat pusat, bukan keputusan mutlak pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut yang terukur, rapat koordinasi menyepakati peninjauan langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Tim gabungan yang terdiri dari KPHP Berau Tengah, PT TRH, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, serta Pemerintah Kecamatan Sambaliung akan memverifikasi kondisi aktual di lapangan, menyingkronkan jumlah penggarap (antara data kelurahan sebanyak 784 orang dan klaim Gapoktan sebanyak 1.000 orang), serta menginventarisasi dokumen pendukung sebagai bahan kajian resmi ke tingkat pusat.