Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan menyalurkan dana mencapai Rp 14 miliar untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Pujiono mengatakan, dana anggaran bantuan sebesar Rp 14 miliar yang diambil ini terdiri dari 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kita sudah mengalokasikan sebesar 2% untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Khusus untuk Kota Balikpapan 2% dari DTU tersebut tercatat mencapai Rp 14 miliar,” ujarnya, Senin (14/11/2022).
Pujiono menambahkan, anggaran tersebut dialokasikan untuk penyaluran bantuan sosial kepada beberapa kelompok masyarakat.
“Mereka yang dapat bantuan ini di antaranya nelayan dan pengemudi online termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diberikan dana untuk melakukan kegiatan usaha,” ujarnya,
Dimana dari anggaran tersebut, kata Pujiono, anggaran yang paling besar dialokasikan untuk proyek padat karya yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Kalau tidak salah ada 11 Kelurahan yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut meliputi pengerukan sedimentasi dan pembersihan parit. Rp 200.000 per orang, per bulan untuk padat karya, kalau nelayan dalam bentuknya subsidi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai instruksi presiden pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.
“Dimana pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” ujarnya.
Menkeu berharap agar sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.
“Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” tutupnya.
