Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan menyambut baik pelaksanaan rapat High Level Meeting Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah pada Senin (29/11/2021).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam kegiatan ini diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sayid MN Fadly, dimana rapat High Level Meeting ini mengangkat tema “Sinergi Pemulihan Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Implementasi Elektronifikasi Transaksi daerah”
Fadly mengatakan, perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukan tren meningkat perlu disikapi oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah daerah, khususnya Kota Balikpapan.
“Dalam upaya pemulihan ekonomi, transformasi digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan massif,” ujarnya.
Diantaranya, lanjut Fadly, menyangkut pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Kota Balikpapan yang diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi di daerah juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya,” ujarnya.
Selain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), ungkap Fadly, digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi.
“Oleh karena itu saya berharap hal ini juga dapat semakin diintensifkan dan diakselerasi pelaksanaannya di Kota Balikpapan, sebagai upaya strategis mengadaptasi era digital serta meningkatkan kinerja perekonomian Kota Balikpapan,” paparnya.
Sementara itu Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
ETPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
