Satpol PP Balikpapan Perketat Pengawasan Persimpangan, Pengamen dan Badut Jalanan Jadi Sasaran

Pemkot Balikpapan
Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono.

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Aktivitas pengamen dan pengemis berkostum badut di sejumlah persimpangan jalan Kota Balikpapan masih menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski penertiban rutin dilakukan, keberadaan mereka kerap kembali ditemukan, terutama saat petugas berganti sif pengawasan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Satpol PP Balikpapan mengintensifkan pengawasan di hampir seluruh persimpangan jalan. Penjagaan dilakukan secara bergantian, mulai pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dari siang hingga malam hari.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan pola pengawasan tersebut diterapkan untuk mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan.

Namun, keterbatasan personel di lapangan membuat pengawasan belum sepenuhnya dapat dilakukan secara terus-menerus di setiap titik.

“Memang ada sela-sela ketika petugas tidak berada di tempat. Pada saat pergantian sif, mereka bisa kembali masuk dan beraktivitas,” kata Boedi, Rabu (11/11/2026).

Boedi mengungkapkan, sejumlah pengamen dan badut jalanan telah diamankan dalam kegiatan penertiban. Mereka kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk pembinaan sesuai kewenangan instansi tersebut.

Meski demikian, upaya penertiban belum sepenuhnya memberikan efek jera. Sebab, beberapa orang yang sebelumnya telah diamankan justru kembali melakukan aktivitas serupa setelah dilepaskan.

Menurut Boedi, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penertiban di lapangan. Diperlukan koordinasi lintas instansi agar penanganan terhadap para pelaku dapat berjalan berkelanjutan.

Satpol PP juga membuka kemungkinan membawa pelanggaran ke proses tindak pidana ringan (tipiring) apabila ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi ketentuan peraturan daerah. Sanksinya dapat berupa denda sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang memenuhi unsur pelanggaran, bisa diproses melalui tipiring dan dikenakan denda. Setelah itu, penanganan pembinaannya tetap menjadi kewenangan Dinas Sosial,” ujarnya.

Boedi menegaskan, pengawasan dan penertiban akan terus dilakukan untuk menekan aktivitas pengamen maupun badut jalanan di persimpangan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap ruang publik, khususnya persimpangan jalan, dapat tetap tertib dan aman bagi pengguna jalan, sekaligus memastikan penanganan terhadap para pelaku dilakukan melalui mekanisme pembinaan yang sesuai. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).

Tinggalkan Komentar