Kesbangpol Balikpapan Perkuat Akuntabilitas Parpol, Pengurus Dibekali Bimtek LPJ Bantuan Rp4,89 Miliar

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus partai politik dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Bimtek diikuti pengurus sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Balikpapan hasil Pemilu Legislatif 2024, dilaksanakan di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (10/11/2026),

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Kota Balikpapan. Materi yang diberikan mencakup penganggaran, penggunaan bantuan keuangan, pengelolaan administrasi, hingga tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas) Kesbangpol Balikpapan, Indira Purnama Jaya, yang mewakili Kepala Kesbangpol Balikpapan Elisabeth mengatakan, bimtek tersebut merupakan bagian dari pembinaan pemerintah daerah kepada partai politik penerima bantuan keuangan.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kepada partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan yang akuntabel dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan, serta sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Indira.

Dia menjelaskan, Pemkot Balikpapan pada 2026 mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp4.899.692.000 kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Balikpapan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas) Kesbangpol Balikpapan, Indira Purnama Jaya, yang mewakili Kepala Kesbangpol Balikpapan Elisabeth saat memberikan sambutan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Indira, bantuan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan partai politik, terutama pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, dana bantuan juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional sekretariat partai politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, partai politik memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, mulai dari pendidikan politik, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga proses rekrutmen politik.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kapasitas, kualitas, dan kinerja partai politik semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi serta mewujudkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Bayu Septian, mengatakan bimtek tersebut secara khusus diarahkan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pengurus partai politik mengenai pengelolaan bantuan keuangan.

Menurut dia, terdapat tiga materi utama yang menjadi sasaran pembekalan, yakni informasi mengenai penganggaran dan penggunaan bantuan keuangan, tata kelola bantuan, serta mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Melalui bimtek ini, diharapkan para peserta, khususnya pengurus partai politik, mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai penganggaran, penggunaan, pengelolaan bantuan keuangan, hingga tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban,” kata Bayu.

Dia menambahkan, kegiatan serupa dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya pembinaan berkelanjutan. Kesbangpol juga menghadirkan narasumber dari BPK dan Inspektorat agar peserta memperoleh penjelasan langsung mengenai aspek pemeriksaan, administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bayu menyebut sembilan partai politik peserta merupakan partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Balikpapan berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Melalui pembekalan tersebut, Kesbangpol berharap pengurus partai politik semakin memahami ketentuan penggunaan bantuan keuangan, sehingga penyusunan LPJ tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang negara. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).