Wali Kota Balikpapan Larang Pungli di TPS Pasar Sepinggan, Pedagang Diminta Berani Melapor

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun intimidasi terhadap pedagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan.

Ia meminta pengelola pasar menjamin keamanan dan kenyamanan pedagang agar mereka bisa kembali menjalankan aktivitas usaha tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan.

Penegasan tersebut disampaikan Rahmad Mas’ud saat meresmikan TPS Pasar Sepinggan, Senin (9/11/2026).

Ia secara khusus meminta pedagang tidak takut melaporkan apabila menemukan pungutan ilegal atau tindakan yang merugikan mereka.

“Jangan sampai ada pungli di sini. Kalau ada pungutan di luar regulasi yang ditentukan, silakan laporkan. Nanti ada aparat yang menindak karena ada Satgas Saber Pungli,” kata Rahmad Mas’ud.

Menurut dia, keberadaan TPS harus menjadi solusi bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran, bukan justru membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak sah.

Rahmad Mas’ud menegaskan, tidak boleh ada pihak yang menggunakan kekuasaan atau tekanan untuk membebani pedagang. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan berlangsung secara tertib dengan mengedepankan aturan yang berlaku.

“Bisnis yang benar. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli, dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita,” tegasnya.

Selain persoalan pungli, Rahmad Mas’ud juga menyoroti iuran bulanan sebesar Rp180.000 yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS. Ia meminta Dinas Perdagangan (Disdag) mengevaluasi besaran iuran tersebut agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Rahmad menyebut pemerintah telah memberikan relaksasi berupa pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, setelah masa pembebasan berakhir, kebijakan itu tetap harus mempertimbangkan kemampuan pedagang.

“Kalau Rp180 ribu per bulan itu memberatkan, lebih baik sampaikan kepada saya. Kalau memang memberatkan pedagang, lebih baik tidak usah dipungut,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit dan mengembangkan usaha.

Menurutnya, pendapatan daerah dapat lebih dioptimalkan dari sektor usaha besar, seperti restoran dan kawasan industri, tanpa membebani pedagang kecil dengan pungutan yang relatif kecil.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar menjelaskan, pembangunan TPS Pasar Sepinggan merupakan bagian dari penanganan pascakebakaran yang terjadi pada 31 Juli 2026.

Peristiwa tersebut menghanguskan 250 dari total 853 lapak yang ada di pasar. Lapak yang terbakar tersebar di Blok A, B, E, dan H.

Untuk memulihkan aktivitas perdagangan, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran Rp3,3 miliar untuk pembangunan TPS, pemeliharaan gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 97 lapak TPS dan memelihara 22 unit gedung utama.

Haemusri mengatakan, pekerjaan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan rampung pada 22 Oktober 2026. Penyelesaian itu lebih cepat dari target kontrak yang dijadwalkan pada 1 November 2026.

“Keberadaan TPS ini memungkinkan para pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya TPS tersebut, pemerintah berharap aktivitas perdagangan Pasar Sepinggan kembali berjalan normal. Selain pemulihan fasilitas, pengawasan terhadap pengelolaan pasar juga menjadi perhatian agar pedagang dapat berusaha dengan aman dan nyaman. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).