PT Pertamina Hulu Indonesia Gelar Legal Preventive Program

Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto bersama Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra saat membuka Legal Preventive Program di Balikpapan, Oktober 2026.

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) tingkatkan kesiapan menghadapi dinamika hukum melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026. Kegiatan komprehensif ini dirancang khusus untuk memperkuat mitigasi risiko hukum internal perusahaan, meningkatkan kesadaran regulasi manajemen, serta mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak dini, khususnya yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup hulu migas.

Program strategis tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan penting PHI, di antaranya Sr. Manager Legal Counsel Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta para pemimpin fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10. Hadir pula sebagai narasumber utama Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., bersama tim penyidik.

Sr. Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, dalam sambutannya menegaskan urgensi pemahaman mendalam terhadap dinamika regulasi hukum pidana menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak Januari 2026.

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini,” tegas Ardhi Apriyanto.

Sementara itu, AKP Putu Ari Sanjaya Putra memaparkan materi mendalam mengenai delik tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP baru, perbedaan delik materiil dan formal, hingga teknik penyidikan alat bukti. Dalam pemaparannya, ia menekankan lima prinsip penting dalam memandang peristiwa lingkungan, mulai dari keakuratan fakta, kejelasan unsur kesalahan, hingga pentingnya pengambilan keputusan operasional yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui sinergi bersama penegak hukum ini, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus berkomitmen menjalankan praktik bisnis hulu migas yang profesional, akuntabel, taat hukum, serta berwawasan lingkungan sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).