Balikpapan Raih Janahita Awards 2026, Rahmad Mas’ud: Pembangunan Harus Diimbangi Kualitas Penduduk
Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan meraih Janahita Awards Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas Tingkat Nasional 2026. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam merancang pembangunan kependudukan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, kepada Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., dalam rangkaian Apresiasi GENTING Collaboration Summit 2026 bertema Satu Gerakan, Sejuta Harapan, Wujudkan Generasi Bebas Stunting di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Raihan penghargaan ini dinilai penting bagi Balikpapan yang memiliki tantangan kependudukan tersendiri seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai salah satu daerah penyangga, Balikpapan menghadapi dinamika pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pelayanan publik.
Wali Kota Balikpapan Dr Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan, perubahan jumlah dan komposisi penduduk harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Menurut dia, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi hingga infrastruktur perkotaan.
“Jika tidak diantisipasi melalui perencanaan yang matang, pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan pemerintah daerah,” ujar Rahmad Mas’ud.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan keluarga juga harus menjadi perhatian utama.
Salah satu persoalan yang menjadi fokus dalam pembangunan kependudukan adalah penanganan stunting. Rahmad menyebut, upaya menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.
Menurutnya, persoalan stunting berkaitan dengan pemenuhan gizi, kesejahteraan keluarga, sanitasi lingkungan, pola pengasuhan, serta pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak.
“Karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan perencanaan yang terintegrasi, kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat berjalan saling mendukung,” terangnya.
Rahmad menambahkan, penyusunan peta jalan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, dokumen perencanaan tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan.
Terlebih, perkembangan IKN diperkirakan akan terus memengaruhi karakteristik dan kebutuhan penduduk di Kalimantan Timur. Kondisi ini menuntut Balikpapan untuk memiliki perencanaan yang adaptif terhadap perubahan demografi.
Raihan Janahita Awards 2026 pun menjadi motivasi bagi Pemkot Balikpapan untuk memperkuat konsistensi kebijakan pembangunan kependudukan.
Ke depan, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, lingkungan yang layak, serta kehidupan keluarga yang sejahtera. (HP/Adv Kominfo Balikpapan).
BACA JUGA
