Oleh: Dyah Elly Kusrini, S.Pd., M.Si

Komisioner KPU Kab Paser

Dalam kehidupan demokrasi, patriotisme juga dapat tercermin melalui upaya memastikan setiap warga negara memperoleh hak politiknya secara adil dan setara.

Demokrasi yang sehat tidak hanya dimulai di bilik suara, tetapi jauh sebelum hari pemungutan suara tiba. Fondasi demokrasi justru dibangun melalui keakuratan dan keabsahan daftar pemilih. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan harus mendapatkan jaminan atas hak konstitusionalnya untuk memilih. Dalam konteks tersebut, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kualitas demokrasi, termasuk di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

PDPB bukan sekadar kegiatan administratif atau pemenuhan kewajiban regulasi. Lebih dari itu, proses ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam melindungi hak pilih warga negara sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Dua nilai penting yang menjadi landasannya adalah patriotisme konstitusional dan netralitas penyelenggara.

Prinsip penyelenggaraan PDPB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 memiliki keterkaitan erat dengan kedua nilai tersebut. Patriotisme diwujudkan melalui komitmen melindungi hak konstitusional warga negara, sedangkan netralitas tercermin dalam sikap profesional, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan politik praktis.

Patriotisme: Menjaga Hak Pilih sebagai Wujud Bela Negara

Patriotisme dalam penyelenggaraan pemilu tidak selalu diwujudkan melalui tindakan fisik untuk membela negara. Dalam kehidupan demokrasi, patriotisme juga dapat tercermin melalui upaya memastikan setiap warga negara memperoleh hak politiknya secara adil dan setara.

Dalam pelaksanaan PDPB di Kabupaten Paser, semangat tersebut dapat dilihat melalui beberapa prinsip utama.

Pertama, inklusif, yaitu memastikan seluruh masyarakat di 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan di Kabupaten Paser yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dapat terakomodasi dalam daftar pemilih. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pemilih pemula serta warga yang mengalami perubahan status, seperti anggota TNI/Polri yang telah memasuki masa purnatugas.

Kedua, komprehensif, yakni melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh agar tidak ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya akibat ketidakakuratan data. Setiap perubahan status kependudukan harus menjadi perhatian agar daftar pemilih benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Ketiga, partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas data pemilih. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan perubahan data kependudukan, seperti anggota keluarga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status lainnya, melalui Posko Aduan Masyarakat maupun kanal digital yang disediakan.

Keempat, aksesibel, yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan memeriksa status hak pilih melalui saluran resmi yang tersedia. Kemudahan akses tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengawasan demokrasi.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam PDPB sesungguhnya merupakan bentuk patriotisme konstitusional. Menjaga data pemilih berarti turut menjaga kedaulatan rakyat.

Netralitas: Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu

Jika patriotisme menjadi semangat untuk melindungi hak pilih, netralitas merupakan prinsip yang memastikan perlindungan tersebut dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif.

Keakuratan data pemilih sangat rentan terhadap kepentingan politik apabila tidak dikelola dengan prinsip profesionalitas. Potensi manipulasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pencantuman pemilih yang tidak memenuhi syarat hingga penghapusan pemilih yang sebenarnya masih memiliki hak pilih.

Karena itu, netralitas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat lapangan hingga kabupaten, menjadi benteng utama dalam menjaga integritas PDPB. Setiap perubahan data harus didasarkan pada fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan atas tekanan ataupun pesanan pihak tertentu.

Netralitas tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip.

Pertama, akurat dan mutakhir, yaitu memastikan data pemilih selalu diperbarui berdasarkan informasi yang benar dan terkini. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pengawasan Bawaslu menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan data dilakukan sesuai ketentuan.

Kedua, terbuka dan akuntabel, yakni menjamin setiap proses pemutakhiran dan rekapitulasi melalui rapat pleno secara berkala dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan informasi menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya kecurigaan terhadap pengelolaan data pemilih.

Ketiga, responsif, yaitu membuka ruang bagi masyarakat, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, tanggapan, maupun rekomendasi perbaikan data. Setiap masukan harus diproses secara objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang pihak yang menyampaikannya.

Keempat, pelindungan data pribadi, yakni memastikan informasi kependudukan dan identitas pemilih dikelola secara bertanggung jawab. Data pribadi warga negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, komersial, ataupun tujuan lain di luar ketentuan hukum.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa netralitas bukan sekadar sikap tidak memihak kepada peserta pemilu. Netralitas juga merupakan komitmen untuk menjaga seluruh proses pengelolaan data agar berlangsung secara profesional, transparan, dan berintegritas.

PDPB Kabupaten Paser dan Tantangan Keberlanjutan Demokrasi

Komitmen terhadap patriotisme konstitusional dan netralitas tersebut tercermin dalam pelaksanaan PDPB di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Triwulan III Tahun 2026, jumlah pemilih berkelanjutan di Kabupaten Paser tercatat sebanyak 222.220 pemilih, terdiri atas 114.801 pemilih laki-laki dan 107.419 pemilih perempuan.

Angka tersebut bukan sekadar deretan statistik. Di balik setiap data terdapat identitas warga negara yang memiliki hak politik dan kepentingan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Oleh sebab itu, setiap perubahan data harus dilakukan secara cermat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu terus diperkuat dalam pelaksanaan PDPB di Kabupaten Paser.

Pertama, penguatan akurasi berbasis keadilan. Integrasi data kependudukan dan data pemilih perlu terus ditingkatkan melalui sistem pertukaran data yang efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, potensi data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun warga yang belum terdaftar dapat diminimalkan.

Kedua, peningkatan transparansi publik. Masyarakat dan partai politik perlu diberikan ruang yang memadai untuk mencermati perkembangan data pemilih sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi. Partisipasi publik yang sehat akan memperkuat kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, penguatan sinergi kelembagaan. Kerja sama antara KPU, Disdukcapil, Bawaslu, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat perlu terus dibangun. Sinergi tersebut penting untuk mempercepat penyampaian informasi perubahan data sekaligus memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, keberhasilan PDPB tidak hanya diukur dari besarnya jumlah pemilih yang tercatat, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut mencerminkan kondisi riil masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara.

Patriotisme memberikan alasan mengapa hak pilih harus dilindungi, sedangkan netralitas memastikan perlindungan tersebut dilaksanakan tanpa keberpihakan. Keduanya merupakan nilai yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga integritas demokrasi.

Mengawal data pemilih dengan jujur, objektif, dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk nyata menjaga kedaulatan rakyat. Sebab, demokrasi yang kuat bukan hanya tentang siapa yang terpilih, melainkan juga tentang bagaimana setiap suara rakyat mendapatkan tempat dan pengakuan yang semestinya. (***)