PASER, Gerbangkaltim.com – Di tengah peringatan HUT ke-63 Kabupaten Paser, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi aktivis Paser menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah, Kamis (29/12).
Beberapa point yang disampaikan terkait pemerataan pembangunan, data penduduk jelang Pemilu, kekerasan perempuan dan anak, hingga kasus eksploitasi anak di bawah umur.
“Dengan visi dan misi Paser Mas jangan hanya jadi pemanis dan jadi politik, sementara pembangunan belum semua merasakan pemerataan,” kata Koordinator aksi, Juhaeni.
Ia menilai, pembangunan daerah di perkotaan yang saat ini sudah dibangun tidak seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
Sementara, masih banyak desa yang kesulitan akses jalan yang baik dan masih banyak jembatan yang perlu menjadi perhatian, katanya.
Tidak hanya itu, aliansi aktivis juga menyoroti minimnya keberadaan rumah aman bagi para perempuan korban kekerasan. Mereka meminta Pemda seger membangun rumah aman yang layak.
“Karena tidak adanya rumah aman membuat UPTD Perlindungan Anak dan perempuan tidak maksimal dalam melayani masyarakat yang berdampak,” sambung Juhaeni.
Para aktivis juga meminta Pemda melalui Disdukcapil untuk membenahi data kependudukan, dalam rangka kepentingan Pemilu, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
“Terutama soal data akta kematian. Dikhawatirkan akibat ada data yang tidak valid pemilihan kepala desa dan pemilu ke depan akan menjadi persoalan nanti,” ujar Juhaeni.
Para aktivis juga meminta Pemda Paser memberi perhatian serius terhadap maraknya anak-anak di bawah umur yang berdagang hingga tengah malam. Mereka meminta Satpol PP intens melakukan razia.
Ahmad Rano, salah satu peserta aksi menyayangkan, tidak satu pun anggota DPRD yang menerima tuntutan mereka. Aspirasi mereka diterima bagian sekretariat dewan.
“Kami sangat menyayangkan. Kami sudah maklumi, kami tidak lakukan orasi karena sedang perayaan HUT Paser. Tapi ini tidak satu pun ada anggota DPRD yang datang,” ujar Rano. (CP)
