Serap Aspirasi Publik di Balikpapan, KPR Polri Dorong Reformasi Kepolisian Menyeluruh dan Berkelanjutan

Ketua KPR Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro saat dialog serap aspirasi publik bersama akademisi, tokoh masyarakat, dan mahasiswa di Universitas Balikpapan dalam rangka memperkuat agenda reformasi Polri.

Gerbangkaltim.com, Balikpapan – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPR Polri) melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polda Kalimantan Timur sebagai bagian dari agenda nasional serap aspirasi publik. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Universitas Balikpapan (Uniba), Senin (16/12/2025), dan menjadi ruang dialog terbuka antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur.

Forum audiensi ini bertujuan menghimpun pandangan, kritik, serta masukan dari daerah guna merumuskan arah kebijakan reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPR Polri Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., didampingi anggota KPR Polri Jenderal Polisi (Hor) (Purn) Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., beserta tim Kelompok Kerja KPR Polri. Turut hadir Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Timur, tokoh adat Dayak dan Kesultanan, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan profesi, pelaku usaha, serta mahasiswa.

Dalam paparannya, Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Menurutnya, perubahan yang diharapkan publik tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga mencakup pembenahan budaya organisasi, pola kerja, serta penyempurnaan instrumen kebijakan dan regulasi.

“Reformasi kepolisian harus menyentuh akar persoalan. Tidak cukup dengan langkah-langkah sektoral, tetapi perlu perubahan fundamental pada kelembagaan, kultur, dan perangkat kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan,” tegas Prof. Jimly.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir, KPR Polri telah menyerap aspirasi dari lebih dari 80 kelompok dan institusi di berbagai daerah. Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis, terlebih sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga pandangan masyarakat daerah menjadi sangat krusial dalam proses reformasi Polri.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang luas, heterogen, dan kaya sumber daya alam, ditambah keberadaan objek vital nasional serta Proyek Strategis Nasional IKN, menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Meski demikian, ia memastikan situasi kamtibmas di Kaltim sepanjang 2025 tetap kondusif dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 62 persen dari total 5.897 kasus yang ditangani.

Kapolda menegaskan komitmen Polda Kaltim untuk terus bertransformasi menuju Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kehadiran KPR Polri di Kalimantan Timur dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi kepolisian yang selaras dengan kebutuhan publik.