Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan terus berupaya agar serapan APBD tahun 2021 bisa tercapai melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan. Menyusulnya, akan berakhirnya tahun anggaran 2021.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekda Kota Balikpapan, Arfiansyah mengatakan, bahwa setelah diamanatkan untuk menjabat Pelaksana Tugas, telah melakukan rapat staf dan mendapatkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khususnya serapan APBD Tahun anggaran 2021 berdasarkan data dari Sistem Pelaporan Realisasi Anggaran Kota (SIPERANGKO) yang masih rendah.
“Untuk itu dilakukanlah rapat koordinasi tersebut pada 18 November 2021 yang lalu dipimpin Sekretaris Daerah yang diikuti 36 OPD dari 47 OPD yang diundang, dimana serapan APBD tahun anggaran 2021 yang masih rendah sekitar 62 persen per 31 Oktober,” ujar Arfiansyah, Senin (22/11/2021).
Arfi biasa Arfiansyah disapa menambahkan, sehingga hasil rapat koordinasi yang dipimpin Seketaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan mengharapkan disisa waktu yang kurang sebulan, agar semua OPD segera mempercepat kegiatan dan menginputnya ke dalam siperangko agar serapan belanja sesuai dengan yang ditargetkan antara 80 sampai 85 persen.
“Secara umum rendahnya serapan anggaran pada bulan ini disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu faktor internal yakni keterlambatan dan kesalahan input dari operator disetiap OPD dan faktor eksternal yakni keterlambatan dari pihak kedua sebagai pelaksana kegiatan,” paparnya.
Arfi sapaan akrabnya yang juga sebagai Kabag Kerja Sama dan Perkotaan mengungkapkan, belanja OPD Dinas Perhubungan yang mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan OPD lainnya, yakni 86,7 persen, dilanjutkan 3 OPD yang masih di atas 80 persen yaitu DP3AKB 85,12 persen dan DP3 82,12 persen dan Dinas Sosial 82,09 persen.
“Meski demikian, masih banyak OPD lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian,” akunya.
Untuk sementara, secara umum rendahnya serapan anggaran pada bulan ini disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu faktor internal yakni masih ada operator yang belum memasukkan data realisasi dan kesalahan operator memasukkan angka ke SIPERANGKO dan faktor eksternal yakni keterlambatan dari pihak kedua sebagai pelaksana kegiatan.
“Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut untuk mendetailkan apa saja yang terjadi dan bagaimana progress sesungguhnya maka Bagian Administrasi Pembangunan akan melakukan pembahasan secara head to head atau antara Tim dengan seluruh OPD tanpa terkecuali yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan 22 hingga 26 November 202,” jelasnya.
“Semoga permasalahan hanya terjadi di faktor internal bukan faktor eksternal,” tutup Arfi.
